Kolabora.id – Sampai Maret 2026, mobil listrik otomatis bebas pajak daerah. Sejak April aturannya berubah, tetapi per 20 Oktober 2026, pajak mobil listrik 2026 untuk PKB dan BBNKB masih nol di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Jawa Barat menangguhkan pungutannya.
Namun, pembebasan itu sekarang keputusan tiap gubernur, bukan aturan nasional. Jadi, statusnya bisa berubah saat pemda menyusun APBD baru. Artikel ini merangkum status per provinsi, cara menghitung PKB, simulasi bila insentif berakhir, dan biaya yang tetap kamu bayar.
Status PKB dan BBNKB per Provinsi
Tabel berikut memuat keputusan yang bisa kami lacak hingga 20 Oktober 2026. Perhatikan kolom dasar, karena keputusan gubernur bernomor jauh lebih kuat daripada pernyataan pejabat di media.
Provinsi Status PKB dan BBNKB mobil listrik Dasar dan sumber Tanggal DKI Jakarta Bebas 100% pokok PKB dan BBNKB, termasuk mobil konversi Kepgub DKI 446/2026, berlaku surut sejak 1 April 2026 (basis data hukum DDTC) 12 Mei 2026 Jawa Tengah Bebas 100%, mobil baru maupun bekas Kepgub Jateng 100.3.3.1/161/2026 (portal Pemprov Jateng) 29 Mei 2026 Jawa Timur Masih bebas Merujuk SE Mendagri; nomor pergub belum kami temukan (Kompas) 9 Oktober 2026 Banten Bebas; rencana pungutan 25% batal Merujuk SE Mendagri (IDN Times Banten) 27 April 2026 Jawa Barat Ditangguhkan sampai ekonomi normal Pernyataan Pemprov Jabar (DDTC News) 1 Mei 2026 Sumatera Utara Bebas Merujuk SE Mendagri (detikSumut) 23 April 2026 Bali Tahap kajian pembebasan; belum ada keputusan resmi Bapenda Bali (ANTARA) 21 April 2026 DIY dan provinsi lain Belum ada keputusan khusus yang bisa kami verifikasi Tanyakan ke Bapenda atau Samsat setempat –
Jawa Tengah memberi contoh paling rapi. Menurut pengumuman resmi Pemprov Jawa Tengah, keputusan gubernurnya membebaskan PKB dan BBNKB untuk mobil listrik baru maupun bekas.
Sebaliknya, Banten sempat berencana memungut PKB sebesar 25% dari tarif normal mulai Mei 2026. Namun, menurut IDN Times Banten, rencana itu batal, sehingga potensi pendapatan sekitar Rp210 miliar tertunda.
Sementara itu, Jawa Barat paling perlu kamu pantau. Gubernur Dedi Mulyadi pada 21 April 2026 menyatakan tetap menarik pajak, lalu Pemprov menangguhkannya setelah surat edaran Mendagri terbit, menurut DDTC News. Karena penangguhan itu tanpa tanggal akhir, menurut kami statusnya paling rawan berubah.
Aturan Baru dari Permendagri 11/2026
Sebelumnya, Permendagri 7/2025 mengecualikan kendaraan listrik dari PKB dan BBNKB, menurut Katadata. Kemudian Mendagri meneken Permendagri 11/2026 yang berlaku 1 April 2026, dan pengecualian otomatis itu hilang, menurut Tirto.
Sebagai gantinya, Pasal 19 aturan itu memberi pemda wewenang membebaskan atau mengurangi PKB dan BBNKB mobil listrik baterai. Kewenangan yang sama berlaku juga untuk kendaraan hasil konversi BBM ke listrik.
Lalu, Mendagri menerbitkan SE 900.1.13.1/3764/SJ pada 22 April 2026. Menurut ringkasan konsultan pajak PB Taxand, surat itu meminta gubernur segera memberi pembebasan atau pengurangan, dengan laporan ke Kemendagri paling lambat 31 Mei 2026.
Akibatnya, keputusan daerah menumpuk pada April hingga Mei. Namun, insentif ini mahal bagi kas daerah: Bapenda DKI mencatat potensi pajak tak terpungut sekitar Rp2 triliun hingga kuartal II 2026, menurut CNN Indonesia.
Rinciannya, PKB menyumbang Rp515 miliar dan BBNKB sekitar Rp1,5 triliun. Bahkan, DKI sempat menyiapkan diskon berjenjang 75% untuk mobil di bawah Rp300 juta hingga 25% di atas Rp700 juta, menurut detikOto, sebelum menundanya.
Cara Hitung PKB Mobil Listrik
Pada dasarnya, rumusnya sama dengan mobil bensin: PKB adalah hasil kali NJKB, bobot, dan tarif. Selanjutnya, kabupaten atau kota menambah opsen 66% dari PKB terutang sesuai Pasal 83 UU 1/2022, kecuali di Jakarta yang tidak memungut opsen.
Bobot tidak membedakan mesin dan baterai. Menurut ringkasan Permendagri 11/2026 dari Veritask, sedan berbobot 1,025, jeep dan minibus 1,050, serta pikap 1,085. Karena itu, hatchback dan MPV listrik umumnya memakai bobot minibus.
Adapun pemda menetapkan tarif lewat perda dengan batas Pasal 10 UU 1/2022. Provinsi maksimal 1,2% untuk kepemilikan pertama dan 6% untuk progresif, sedangkan DKI maksimal 2% dan 10%.
- Cari NJKB mobilmu di lampiran Permendagri 11/2026 atau tanyakan ke Samsat. Contohnya, Jawa Pos (20 April 2026) menyebut NJKB Wuling Air ev Rp173 juta dan BYD Atto 1 Rp229 juta.
- Kalikan NJKB dengan bobot jenis kendaraan, misalnya 1,050 untuk minibus, untuk mendapat dasar pengenaan.
- Kalikan dasar pengenaan dengan tarif kepemilikan pertama di perda provinsimu.
- Tambahkan opsen 66% dari hasil langkah ketiga sesuai Pasal 83 UU 1/2022, kecuali kamu tinggal di Jakarta.
- Kurangi dengan persentase pembebasan atau pengurangan dari pemda, lalu tambahkan SWDKLLJ Rp143.000 menurut PMK 16/2017.
Kalkulator PKB Mobil Listrik Tanpa Insentif
Perkirakan PKB tahunan mobil listrik bila pembebasan daerah berakhir: NJKB x bobot x tarif, plus opsen kabupaten/kota.
Simulasi untuk kepemilikan pertama atas nama pribadi. Per Oktober 2026 banyak provinsi masih membebaskan 100% PKB mobil listrik; nilai resmi mengikuti SKPD/notice Samsat.
Sumber: UU 1/2022 (HKPD) Pasal 10 dan 83
Sebagai contoh simulasi, BYD Atto 1 dengan NJKB Rp229 juta dan bobot 1,050 menghasilkan Rp229.000.000 × 1,05 = Rp240.450.000 sebagai dasar pengenaan. Dengan tarif 1,2%, PKB pokoknya Rp240.450.000 × 1,2% = Rp2.885.400. Lalu, opsen 66% menambah Rp1.904.364, sehingga totalnya Rp4.789.764 per tahun.
Simulasi PKB Tanpa Insentif
Sebagai catatan, tabel di bawah memakai NJKB versi Jawa Pos dan tarif kepemilikan pertama dari perda masing-masing. Semua angka adalah simulasi, bukan tagihan resmi, karena insentif masih berlaku di provinsi-provinsi ini.
Provinsi (perda) Tarif PKB ke-1 Opsen Wuling Air ev per tahun BYD Atto 1 per tahun DKI Jakarta (Perda 1/2024) 2% 0% Rp3.633.000 Rp4.809.000 Jawa Timur (Perda 8/2023) 1,2% 66% Rp3.618.468 Rp4.789.764 Banten (Perda 1/2024) 1,2% 66% Rp3.618.468 Rp4.789.764 Jawa Barat (Perda 9/2023) 1,12% 66% Rp3.377.237 Rp4.470.446 Jawa Tengah (Perda 12/2023) 1,05% 66% Rp3.166.160 Rp4.191.044
Selisih antarprovinsi ternyata tipis. Tarif DKI 2% tanpa opsen setara dengan tarif Jawa Timur 1,2% plus opsen 66%, yaitu sekitar 1,99% dari dasar pengenaan.
Beban terbesar justru ada di BBNKB, yang hanya berlaku saat pemilik pertama mendaftarkan mobil baru. Misalnya, BBNKB BYD Atto 1 di Jakarta bernilai 12,5% dari NJKB atau Rp28.625.000 menurut tarif Perda DKI 1/2024.
Di Jawa Timur, tarif BBNKB 12% plus opsen 66% menghasilkan sekitar Rp45,6 juta untuk mobil yang sama. Biasanya, BBNKB sudah masuk harga OTR, jadi pencabutan insentif akan langsung menaikkan harga di diler. Tarif BBNKB Jawa Barat belum bisa kami verifikasi, sehingga tidak kami hitung.
Biaya Tahunan yang Tetap Dibayar
Meski PKB bebas, STNK tidak otomatis gratis. Setiap tahun kamu tetap membayar SWDKLLJ Rp140.000 ditambah biaya administrasi Rp3.000, total Rp143.000, sesuai PMK 16/2017.
Selain itu, setiap lima tahun ada penggantian STNK dan pelat. Menurut PP 76/2020, PNBP penerbitan STNK mobil Rp200.000 dan TNKB Rp100.000.
Sementara itu, cerita mobil bekas sedikit berbeda. Pasal 12 ayat (1) UU 1/2022 membatasi BBNKB pada penyerahan pertama, sehingga balik nama tidak lagi kena BBNKB. Meski begitu, BPKB ganti pemilik tetap Rp375.000; rinciannya ada di panduan membeli mobil listrik bekas.
Cek Status Pajak Sebelum Membeli
Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap insentif berlaku nasional. Padahal, alamat di KTP-mu yang menentukan provinsi penagih PKB, bukan lokasi diler tempatmu membeli.
- Tanyakan ke diler apakah harga OTR sudah memakai BBNKB nol dan sampai tanggal berapa harga itu berlaku.
- Cek nilai PKB di aplikasi atau situs Bapenda provinsi sesuai alamat KTP sebelum menandatangani SPK.
- Sisihkan cadangan sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta per tahun untuk mobil sekelas BYD Atto 1, sesuai simulasi di atas.
- Simpan salinan keputusan gubernur atau notice pajak nol sebagai bukti bila ada tagihan keliru.
Sebagian orang berpendapat insentif akan terus berlanjut karena pemerintah pusat mendorong mobil listrik. Namun, surat edaran hanya meminta, keputusan tetap di tangan gubernur, dan sikap Jawa Barat sempat berubah dalam dua pekan.
Karena itu, hitung skenario terburuk pajak mobil listrik 2026 dan tahun berikutnya sejak awal. Perbandingan harga, PPN, dan insentif lain ada di panduan harga, pajak, dan insentif mobil listrik kami.
Sobat Kolabora, cek lagi status ini pada Desember 2026 hingga Januari 2027, saat banyak provinsi menetapkan APBD dan keputusan gubernur tahun berikutnya.
