kolabora.id – Sepanjang 2025, pembeli mobil listrik dengan TKDN minimal 40% hanya menanggung PPN 2% karena pemerintah menanggung 10% sisanya. Sejak 1 Januari 2026, potongan itu berakhir, dan hingga 8 Oktober 2026 penggantinya belum terbit.
Akibatnya, menghitung biaya mobil listrik Indonesia kini butuh peta yang lebih jujur. Panduan ini membahas jenis mobil, harga resmi, pajak pusat dan daerah, status insentif, biaya mengecas, risiko, dan daftar cek sebelum membeli.
Kenali Jenis Mobil Listrik Indonesia
Pasar Indonesia mengenal tiga jenis utama.
Pertama, BEV atau battery electric vehicle yang sepenuhnya memakai baterai dan butuh colokan untuk mengisi daya. Kedua, hybrid (HEV) yang tetap minum bensin, tetapi mendapat bantuan motor listrik.
Ketiga, PHEV, yaitu hybrid yang baterainya bisa menerima daya dari colokan.
Perbedaan ini bukan soal istilah saja, karena pajaknya juga berbeda. Misalnya, BEV menikmati PPnBM efektif nol, sedangkan PHEV tetap menanggung sebagian.
Jadi, BEV paling cocok untuk pemakai harian dalam kota yang punya tempat mengecas di rumah. Sebaliknya, hybrid lebih masuk akal bagi yang sering ke luar kota tanpa jaringan SPKLU di rutenya.
Bandingkan Harga OTR Mobil Listrik
Hanya sedikit merek yang memajang harga di situs resmi. Per 8 Oktober 2026, Wuling mencantumkan harga Jakarta untuk lini mobil listriknya. Halaman Air ev dan BinguoEV menyebut harga berlaku sejak 1 Januari 2026, sedangkan model lain memakai label OTR.
Model Wuling Harga Jakarta (situs resmi) Catatan Aira ev Mulai Rp155.000.000 (OTR) Termurah di tabel ini Air ev Lite Standard Range Mulai Rp214 jutaan Harga transaksi; baterai 17,3 kWh, klaim hingga 200 km Air ev Lite Long Range Mulai Rp251 jutaan Baterai 26,7 kWh, klaim hingga 300 km Cloud EV Mulai Rp299 jutaan (OTR) Harga mulai varian terendah Air ev Pro Long Range Mulai Rp307 jutaan Varian teratas Air ev BinguoEV Mulai Rp318 jutaan Harga mulai varian terendah Eksion EV Mulai Rp399.000.000 (OTR) Termahal di tabel ini, setara Darion EV
Sementara itu, halaman daftar harga BYD Indonesia tidak bisa kami buka pada tanggal yang sama, dan harga VinFast belum kami verifikasi. Karena itu, mintalah price list tertulis dari dealer, lalu pastikan angkanya OTR untuk kota tempat kamu mendaftarkan mobil.
Selain itu, harga OTR sudah memuat harga dasar, PPN, PPnBM, dan pajak daerah. Akibatnya, harga yang sama bisa berbeda antarprovinsi karena kebijakan PKB dan BBNKB tiap daerah tidak lagi seragam.
Hitung Pajak PKB, BBNKB, dan PPN
Ada tiga lapis pajak yang perlu kamu cek. Pertama, tanpa PPN DTP, pembeli mobil listrik baru kini menanggung PPN 12% dari harga jual sesuai PMK 131/2024.
Padahal, pada 2025 pembeli mobil listrik dengan TKDN minimal 40% hanya menanggung 2%, sesuai Pasal 5 PMK 12/2025.
Kedua, PPnBM untuk BEV tetap ringan. Menurut Pasal 36 PP 73/2019 versi PP 74/2021, tarifnya 15% dengan dasar pengenaan 0%, sehingga hasilnya nol.
Sebaliknya, PHEV yang memenuhi syarat memakai dasar pengenaan 33 1/3% (Pasal 36A). Angka itu bisa naik menjadi 53 1/3% bila syarat investasi di Pasal 36B terpenuhi.
Ketiga, pajak daerah berubah tahun ini. Mendagri meneken Permendagri 11/2026 pada 1 April 2026, dan aturan ini tidak lagi otomatis membebaskan kendaraan listrik dari PKB dan BBNKB. Kini, Pasal 19 ayat (1) menyerahkan pembebasan atau pengurangan pajak itu kepada pemerintah daerah.
Contohnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tetap membebaskan 100% PKB dan BBNKB mobil listrik baterai sepanjang 2026. Namun, provinsi lain bisa memilih potongan sebagian, jadi cek dulu kebijakan Bapenda atau Samsat tempat kamu mendaftarkan kendaraan.
Cek Status Insentif Mobil Listrik 2026
Hingga 8 Oktober 2026, belum ada insentif pajak baru untuk pembeli mobil listrik. Kami belum menemukan PMK PPN DTP kendaraan listrik untuk 2026 di JDIH Kemenkeu. Pemberitaan per awal Oktober 2026 juga menyebut PMK itu belum terbit, sehingga rencana yang beredar belum berlaku.
Tanggal Peristiwa Status 4 Februari 2025 PMK 12/2025 terbit: PPN DTP 10% untuk mobil listrik TKDN minimal 40% Berakhir 31 Desember 2025 31 Desember 2025 Insentif impor utuh (CBU) berupa bea masuk 0% dan PPnBM DTP berakhir Tanpa perpanjangan 26 Mei 2026 Menkeu saat itu, Purbaya, menunda insentif satu bulan Rencana 23 Juni 2026 Menko Airlangga menyebut pemerintah menunda insentif untuk kajian ulang Rencana 5 Agustus 2026 Purbaya menyebut PPN DTP 100% (baterai nikel) dan 40% (non-nikel) meluncur dalam 2–3 minggu Rencana 19 Agustus 2026 Purbaya mengakui PMK pelaksana belum terbit Belum berlaku 14 September 2026 Suahasil Nazara menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan Kelanjutan rencana belum jelas 1 Oktober 2026 Kemenperin menyebut PMK insentif kendaraan listrik belum terbit Belum berlaku
Di sini, PPN DTP berarti pajak pertambahan nilai yang menjadi tanggungan pemerintah. Teks resmi insentif terakhir bisa kamu baca di halaman PMK 12 Tahun 2025, sedangkan rinciannya tersedia di penjelasan DJP.
Lalu, perlukah menunggu? Belum ada kepastian kapan, atau apakah, insentif itu terbit, apalagi setelah Menteri Keuangan berganti pada September 2026.
Menurut saya, membeli karena kebutuhan nyata lebih aman daripada menebak jadwal kebijakan. Jika mobil belum mendesak, pantau JDIH Kemenkeu, karena besaran dan syarat insentif baru bisa kamu hitung setelah PMK resmi terbit.
Hitung Biaya Charging vs Bensin
Rumusnya sederhana: kalikan konsumsi listrik per 100 km dengan tarif per kWh.
Sebagai contoh, Wuling Air ev Long Range berbaterai 26,7 kWh dengan klaim 300 km setara sekitar 8,9 kWh per 100 km. Angka ini berasal dari klaim pabrik dan belum memasukkan energi yang hilang saat mengecas.
Selanjutnya, angka itu kami kalikan dengan tarif listrik rumah tangga yang masih dipakai per awal Oktober 2026. Hingga 5 Oktober 2026, pemerintah belum menetapkan tarif triwulan IV secara resmi.
Untuk golongan 1.300–2.200 VA, tarifnya Rp1.444,70 per kWh, sehingga 8,9 kWh × Rp1.444,70 = Rp12.858 per 100 km.
Sumber energi Tarif Biaya per 100 km Listrik rumah 1.300–2.200 VA Rp1.444,70/kWh Rp12.858 Listrik rumah ≥3.500 VA Rp1.699,53/kWh Rp15.126 SPKLU, tarif maksimal Rp2.467/kWh Rp21.956 + biaya layanan Pertamax, mobil bensin 15 km/liter Rp15.950/liter Rp106.333
Sebagai pembanding, harga Pertamax wilayah Jakarta mengacu pada daftar harga BBM Pertamina Oktober 2026. Dengan asumsi 1.000 km per bulan, mengecas di rumah golongan 1.300–2.200 VA sekitar Rp128.578, sedangkan Pertamax sekitar Rp1.063.333.
Meski begitu, SPKLU menambah biaya layanan per sesi, maksimal Rp25.000 untuk pengisian cepat dan Rp57.000 untuk ultra cepat, belum termasuk PPN. Batas ini mengacu pada Kepmen ESDM 182.K/TL.04/MEM.S/2023.
Konsumsi nyata juga biasanya lebih boros dari klaim pabrik, terutama saat macet dengan AC menyala.
Waspadai Risiko Baterai dan Harga Jual
Baterai adalah komponen termahal, jadi garansinya perlu kamu baca sampai syaratnya. Wuling, misalnya, mengklaim garansi seumur hidup untuk tiga komponen inti EV di Air ev, tetapi syarat lengkapnya tidak tercantum di halaman produk.
Selain itu, pembeli masih sulit menebak harga jual kembali. Pada awal 2026, harga beberapa model naik setelah insentif berakhir, sedangkan insentif baru bisa menekan harga mobil baru dan ikut menurunkan nilai mobil bekas.
Jujur, bagian ini yang paling sering diabaikan. Tanyakan juga jumlah bengkel resmi di kotamu, karena belum semua bengkel umum sanggup menangani mobil listrik.
Ikuti Checklist Sebelum Membeli
Sebelum menandatangani surat pemesanan, jalankan urutan berikut:
- Hitung jarak harian kamu, lalu pilih kapasitas baterai dengan cadangan longgar, misalnya sekitar 30% di atas jarak itu.
- Cek daya listrik rumah, karena pemasangan pengisi daya di rumah mungkin butuh tambah daya.
- Minta price list OTR tertulis yang menyebut kota pendaftaran dan tanggal berlaku.
- Tanyakan ke Bapenda atau Samsat setempat apakah PKB dan BBNKB mobil listrik dibebaskan.
- Baca syarat garansi baterai, termasuk batas kilometer, status pemilik pertama, dan kewajiban servis resmi.
- Bandingkan skema cicilan dari beberapa leasing, termasuk bunga efektif dan biaya asuransi.
Untuk pembayaran, hindari menambal uang muka dengan utang konsumtif. Syarat dan risikonya sudah kami ulas di panduan syarat paylater OJK.
Cek lagi artikel ini begitu PMK insentif mobil listrik 2026 benar-benar terbit di JDIH Kemenkeu, karena hitungan pajak di atas kemungkinan ikut berubah.
