Gubernur wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat Sabtu, 21 November 2026, dan angkanya berlaku sejak 1 Januari 2027. Per 16 November, belum ada angka UMP 2027 provinsi yang resmi. Jika rumusnya memakai data nasional BPS, simulasi kenaikannya sekitar 6,0% sampai 8,75%, tetapi kisaran itu belum keputusan.
Patokan hitungnya juga baru. Sejak 28 Oktober 2026, upah minimum mengacu pada UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, bukan lagi UU 13/2003. Akibatnya, rentang indeks alfa melebar dan kebutuhan hidup layak (KHL) ikut menjadi pembanding.
Jadwal Penetapan UMP 2027 dan Statusnya
Kemnaker merinci tenggatnya dalam rilis mekanisme upah minimum 2027 tertanggal 16 November 2026. Tidak ada pengumuman serentak nasional, karena setiap gubernur mengumumkan sendiri.
Jenis upah Tenggat penetapan UMP Sabtu, 21 November 2026 UMK Rabu, 25 November 2026 UMSP (sektoral provinsi) Kamis, 26 November 2026 UMSK (sektoral kab/kota) Senin, 30 November 2026
Sampai 16 November, belum ada provinsi yang mengumumkan UMP 2027, menurut pengecekan kami di kemnaker.go.id dan laporan CNBC Indonesia hari itu. Sebelumnya, sebagian berita menyebut pengumuman UMP pada 1 November. Padahal, Pasal 29 PP 51/2023 tetap memuat batas 21 November karena PP 49/2025 tidak mengubahnya.

Menurut CNBC Indonesia (16 November 2026), Kemnaker menggelar rapat teknis dengan dinas tenaga kerja dan dewan pengupahan daerah pada 13 November. Pemda masih menunggu surat edaran berisi data BPS tiap provinsi. Mendagri bahkan menyebut Jawa Barat, Batam, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah sebagai daerah rawan tensi pengupahan.
UMP, UMK, dan UMSP: Siapa Menetapkan Apa
Pasal 137 UU 27/2026 membagi upah minimum menjadi empat jenis. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan UMK dan UMSK bersifat pilihan.
- UMP berlaku di seluruh provinsi sehingga menjadi lantai upah terendah.
- UMK menyusul setelah UMP dan nilainya wajib lebih tinggi dari UMP (Pasal 137 ayat 4–5).
- UMSP dan UMSK khusus untuk sektor unggulan, berisiko, atau butuh keahlian, dan nilainya harus di atas UMP/UMK (Pasal 142).
Jadi, kalau kabupaten atau kotamu punya UMK, angka itulah yang berlaku bagimu, bukan UMP. Rincian UMK beserta dampaknya ke biaya usaha kecil ada di ulasan UMK 2027 dan beban usaha.
Hitungan Kenaikan dan Peran Dewan Pengupahan
Pasal 139 UU 27/2026 memberi dua jalur hitung, yaitu formula atau KHL. Formula memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa) dengan batas 0,5 sampai 1. Setelah itu, dewan pengupahan daerah menyepakati nilai yang lebih tinggi, lalu gubernur menetapkannya.
Rentang alfa ini lebih lebar daripada aturan sebelumnya. PP 49/2025 membatasi alfa 0,5–0,9, sedangkan PP 51/2023 hanya 0,1–0,3. Karena PP turunan UU baru belum terbit, susunan rumus PP 49/2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310 UU 27/2026):
UMP 2027 = UMP 2026 + {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa)} × UMP 2026
Menurut Penjelasan Pasal 26 PP 49/2025, rumus itu memakai inflasi provinsi September tahunan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB provinsi empat kuartal terakhir, sehingga hasil tiap provinsi bisa jauh berbeda dari angka nasional.
Sebagai contoh kasar, ambil data nasional BPS: inflasi September 2026 sebesar 3,28% dan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 sebesar 5,47%. Dengan alfa 0,5, simulasi kenaikannya 6,02%; alfa 0,9 menghasilkan 8,20%, dan alfa 1 menghasilkan 8,75%.
KHL adalah variabel baru tahun ini. Kemnaker menyatakan KHL 2027 berupa estimasi dari data Susenas BPS, bukan survei lapangan, sehingga fungsinya sebatas bahan pertimbangan. Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5%–9,5%, menurut Kontan (13 Oktober 2026).
Daftar UMP 2026 per Provinsi sebagai Patokan
UMP 2026 menjadi angka dasar yang akan naik. Menurut daftar Kemnaker, DKI Jakarta tertinggi dengan Rp5.729.876, sedangkan Jawa Barat terendah dengan Rp2.317.601. Setelah DKI, Papua Pegunungan (Rp4.508.714) dan Papua Selatan (Rp4.508.100) menyusul.

Di bagian bawah, Jawa Tengah (Rp2.327.386), DI Yogyakarta (Rp2.417.495), dan Jawa Timur (Rp2.446.880) menyusul Jawa Barat. Kenaikan 2026 pun cukup beragam: Papua hanya naik 3,51% menurut Pemprov Papua, sedangkan Sumatera Utara naik 7,9% menurut Diskominfo Sumut.
Jika UMP 2027 naik 5%, simulasi UMP DKI menjadi Rp6.016.370 dan Jawa Barat Rp2.433.481. Sebaliknya, kenaikan 9,5% membawa DKI ke Rp6.274.214 dan Jawa Barat ke Rp2.537.773. Angka resmi tetap menunggu keputusan gubernur masing-masing.
Ada satu selisih data yang perlu kamu tahu. Daftar Kemnaker versi media menulis UMP Sumatera Utara Rp3.228.949, padahal Pemprov Sumut mengumumkan Rp3.228.971. Karena itu, grafik di atas serta tabel di bawah memakai angka Pemprov yang berasal dari penetapan gubernur. Tabel ini juga memuat simulasi jika UMP naik 5% atau 9,5%.
Provinsi UMP 2026 Jika naik 5% Jika naik 9,5% Aceh Rp3.932.552 Rp4.129.180 Rp4.306.144 Sumatera Utara Rp3.228.971 Rp3.390.420 Rp3.535.723 Sumatera Barat Rp3.182.955 Rp3.342.103 Rp3.485.336 Riau Rp3.780.495 Rp3.969.520 Rp4.139.642 Jambi Rp3.471.497 Rp3.645.072 Rp3.801.289 Sumatera Selatan Rp3.942.963 Rp4.140.111 Rp4.317.544 Bengkulu Rp2.827.250 Rp2.968.612 Rp3.095.839 Lampung Rp3.047.734 Rp3.200.121 Rp3.337.269 Kep. Bangka Belitung Rp4.035.000 Rp4.236.750 Rp4.418.325 Kepulauan Riau Rp3.879.520 Rp4.073.496 Rp4.248.074 DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp6.016.370 Rp6.274.214 Jawa Barat Rp2.317.601 Rp2.433.481 Rp2.537.773 Jawa Tengah Rp2.327.386 Rp2.443.755 Rp2.548.488 DI Yogyakarta Rp2.417.495 Rp2.538.370 Rp2.647.157 Jawa Timur Rp2.446.880 Rp2.569.224 Rp2.679.334 Banten Rp3.100.881 Rp3.255.925 Rp3.395.465 Bali Rp3.207.459 Rp3.367.832 Rp3.512.168 NTB Rp2.673.861 Rp2.807.554 Rp2.927.878 NTT Rp2.455.898 Rp2.578.693 Rp2.689.208 Kalimantan Barat Rp3.054.552 Rp3.207.280 Rp3.344.734 Kalimantan Tengah Rp3.686.138 Rp3.870.445 Rp4.036.321 Kalimantan Selatan Rp3.725.000 Rp3.911.250 Rp4.078.875 Kalimantan Timur Rp3.762.431 Rp3.950.553 Rp4.119.862 Kalimantan Utara Rp3.775.243 Rp3.964.005 Rp4.133.891 Sulawesi Utara Rp4.002.630 Rp4.202.762 Rp4.382.880 Sulawesi Tengah Rp3.179.565 Rp3.338.543 Rp3.481.624 Sulawesi Selatan Rp3.921.088 Rp4.117.142 Rp4.293.591 Sulawesi Tenggara Rp3.306.496 Rp3.471.821 Rp3.620.613 Gorontalo Rp3.405.144 Rp3.575.401 Rp3.728.633 Sulawesi Barat Rp3.315.934 Rp3.481.731 Rp3.630.948 Maluku Rp3.334.490 Rp3.501.214 Rp3.651.267 Maluku Utara Rp3.510.240 Rp3.685.752 Rp3.843.713 Papua Barat Rp3.841.000 Rp4.033.050 Rp4.205.895 Papua Rp4.436.283 Rp4.658.097 Rp4.857.730 Papua Tengah Rp4.285.848 Rp4.500.140 Rp4.693.004 Papua Pegunungan Rp4.508.714 Rp4.734.150 Rp4.937.042 Papua Selatan Rp4.508.100 Rp4.733.505 Rp4.936.370 Papua Barat Daya Rp3.766.000 Rp3.954.300 Rp4.123.770
Simulasi Gaji Rp3 Juta, Rp5 Juta, dan Rp8 Juta
Dalam simulasi kami, kenaikan 5%, 7,5%, dan 9,5% menambah Rp150.000 sampai Rp760.000 per bulan untuk tiga level gaji ini. Simulasinya sederhana, yaitu mengalikan gaji dengan persen kenaikan sebelum potongan BPJS dan pajak.
Gaji sekarang +5% +7,5% +9,5% Gaji Rp3 juta Rp150.000, jadi Rp3.150.000 Rp225.000, jadi Rp3.225.000 Rp285.000, jadi Rp3.285.000 Gaji Rp5 juta Rp250.000, jadi Rp5.250.000 Rp375.000, jadi Rp5.375.000 Rp475.000, jadi Rp5.475.000 Gaji Rp8 juta Rp400.000, jadi Rp8.400.000 Rp600.000, jadi Rp8.600.000 Rp760.000, jadi Rp8.760.000 
Namun, jangan langsung menganggap gajimu otomatis naik sebesar itu. Pasal 140 UU 27/2026 menyatakan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kenaikan bagi pekerja lama atau bergaji di atas UMP bergantung pada kesepakatan dan struktur upah perusahaan (Pasal 143).
Simulasi gaji Rp3 juta paling terasa dampaknya karena dekat dengan UMP banyak provinsi. Sebagai pembanding, rilis Sakernas BPS 5 November 2026 mencatat rata-rata upah buruh Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta. Kenaikan gaji pokok juga menaikkan upah lembur yang dihitung 1/173 dari upah sebulan, seperti contoh di panduan upah lembur per jam.

Dibayar di Bawah UMP: Langkah yang Bisa Diambil
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum menurut Pasal 140 ayat 5 UU 27/2026. Jika melanggar, pengusaha terancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, sedangkan korporasi kena denda kategori IV sampai VI (Pasal 288).
UU ini tetap memuat dua pengecualian. Pertama, perusahaan yang belum mampu boleh mengajukan perkecualian ke gubernur dengan bekal kesepakatan bipartit dan audit eksternal. Kedua, usaha mikro dan kecil boleh membayar sesuai kesepakatan, asalkan minimal 50% dari upah minimum (Pasal 144).
Karena itu, bukti pertama yang kamu butuhkan adalah slip gaji. Kemnaker sendiri mengingatkan lewat akun Instagram resminya bahwa pekerja berhak menerima rincian upah setiap bulan.
Lihat unggahan ini di Instagram
- Bandingkan upah pokok plus tunjangan tetap di slip gaji dengan UMK atau UMP 2027 setelah diumumkan.
- Pastikan statusmu: masa kerja kurang dari setahun dan tempat kerjamu bukan usaha mikro atau kecil.
- Ajukan perundingan bipartit dengan HRD atau pemilik usaha, lalu catat hasilnya secara tertulis.
- Jika buntu, laporkan ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota atau kanal Lapor Menaker.
- Simpan slip gaji, kontrak, dan bukti transfer sebagai bahan pemeriksaan pengawas.
Info resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
ResmiSitus · Instagram · TikTok
Diverifikasi 2026-11-16 dari sumber resmi; tarif dan layanan bisa berubah — cek situs resmi sebelum mengurus.
Angka yang Perlu Dicek Setelah 21 November
Begitu gubernur mengumumkan, cek tiga hal: persentase kenaikan provinsimu, alfa yang dipilih dewan pengupahan, dan apakah KHL lebih tinggi dari hasil formula. Setelah itu, tunggu UMK pada 25 November, karena angka itulah yang paling sering berlaku di kota industri.
Sobat Kolabora yang bergaji dekat UMP sebaiknya menyiapkan hitungan baru sebelum slip Januari 2027 terbit. Bahkan selisih Rp150.000 per bulan dalam contoh di atas berarti Rp1,8 juta setahun, jumlah yang layak diperjuangkan.





