Per 27 Oktober 2026, gubernur belum menetapkan UMK 2027. Menurut PP 49/2025, gubernur wajib mengumumkannya paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMP paling lambat 21 November. Bila kita mengisi rumus resmi dengan inflasi September 3,28% dan pertumbuhan ekonomi kuartal II 5,29% dari BPS, simulasi nasional menghasilkan kenaikan sekitar 5,9% sampai 8,0%.
Artinya, gaji kotor pekerja ber-UMK Kota Bekasi bisa naik sekitar Rp355.000 sampai Rp482.000 per bulan (simulasi), sebelum potongan iuran BPJS dan PPh 21. Pemilik usaha justru menanggung lebih dari itu, karena iuran BPJS dan THR ikut naik. Karena itu, di bawah ini ada tabel, grafik, dan kalkulator untuk menghitung angka daerahmu sendiri.
Jadwal Resmi Penetapan UMP dan UMK
Banyak berita menyebut pengumuman UMP pada 1 November dan UMK pada 10 November. Namun, tanggal itu tidak tercantum di pasal mana pun. Kami memeriksa PP 36/2021, PP 51/2023, dan PP 49/2025 di JDIH Kemnaker, lalu menemukan tenggat berikut.
Jenis Dasar Tenggat 2026 UMP Pasal 29 PP 51/2023 Sabtu, 21 November UMK Pasal 35 PP 49/2025 Rabu, 25 November UMSP Pasal 35E PP 49/2025 5 hari setelah UMP UMSK Pasal 35J PP 49/2025 5 hari setelah UMK
Sebelum PP 49/2025 terbit, tenggat UMK adalah 30 November. Jadi, aturan baru memajukannya lima hari. Sementara itu, Kemnaker hanya menyebut target “paling lambat akhir November” (Kontan, 14 Oktober 2026). Oleh karena itu, pegang tanggal di pasal, bukan tanggal yang beredar di media sosial.
Rumus Kenaikan Masih Memakai PP 49/2025
Pada dasarnya, Pasal 26 PP 49/2025 memakai satu rumus untuk semua daerah:
UM 2027 = UM 2026 + {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa)} × UM 2026
- Inflasi: inflasi provinsi September secara tahunan, dari BPS.
- Pertumbuhan ekonomi: PDRB provinsi kuartal IV 2025 sampai kuartal III 2026. Kabupaten/kota memakai PDRB setahun penuh tahun sebelumnya.
- Alfa: 0,50 sampai 0,90; dewan pengupahan daerah memilihnya dengan menimbang rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak.
- Lantai: menurut ayat (9), bila hasil hitungan nol atau negatif, upah minimum tetap sama. Jadi, UMK tidak bisa turun.
Sebagai ilustrasi nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 3,28%, sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 sebesar 5,29% (BRS BPS, 5 Agustus 2026). Dengan alfa 0,5, simulasi kenaikannya 5,93%. Dengan alfa 0,9, angkanya 8,04%. Angka tiap provinsi akan berbeda, karena inflasi dan PDRB daerah tidak sama dengan angka nasional.
Lalu bagaimana dengan undang-undang baru? DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dengan formula angka tertinggi antara kebutuhan hidup layak dan rumus. Akan tetapi, per 27 Oktober undang-undang itu belum bernomor dan belum masuk lembaran negara.
Selain itu, sinyal pemerintah belum seragam. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, menyatakan upah minimum 2027 tetap mengacu PP 49/2025 (Antara, 21 Oktober 2026). Pada hari yang sama, Menaker Yassierli menyebut poin-poin penetapan UMP 2027 akan mengikuti UU baru lewat pembahasan LKS Tripnas (Kontan, 21 Oktober 2026). Menurut kami, rumus PP 49/2025 tetap acuan paling aman sampai ada peraturan tertulis yang menggantikannya.
Simulasi UMK Naik 5, 7, dan 9 Persen
Untuk itu, kami memilih tiga skenario. Angka 5% mewakili alfa rendah, 7% mendekati kenaikan UMP Jawa Tengah 2026 (7,28%), dan 9% mendekati ujung atas usulan KSPI sebesar 7,5% sampai 9,5%. Dasarnya UMK dan UMP 2026 yang sudah berlaku.
Skenario Kota Bekasi Kab. Banjarnegara Kab. Karawang DKI (UMP) Berlaku 2026 Rp5.999.443 Rp2.327.813 Rp5.886.853 Rp5.729.876 Naik 5% Rp6.299.415 Rp2.444.204 Rp6.181.196 Rp6.016.370 Naik 7% Rp6.419.404 Rp2.490.760 Rp6.298.933 Rp6.130.967 Naik 9% Rp6.539.393 Rp2.537.316 Rp6.416.670 Rp6.245.565
Polanya jelas: persentase sama, tetapi rupiahnya jauh berbeda. Kenaikan 7% di Kota Bekasi bernilai Rp419.961 per bulan, sedangkan di Banjarnegara hanya Rp162.947 (simulasi). Karena itu, jangan membandingkan “UMK naik berapa” hanya dari persentasenya.
Dampak ke Gaji Bersih dan Lembur
Pertama, potongan BPJS ikut naik. Menurut PP 46/2015, PP 45/2015, dan Perpres 64/2020, pekerja menanggung 4% dari upah: JHT 2%, JP 1%, dan JKN 1%. Contoh simulasi di Kota Bekasi dengan kenaikan 7%: gaji setelah iuran naik dari Rp5.759.465 menjadi Rp6.162.628, atau bertambah Rp403.163 per bulan.
Kedua, upah lembur ikut terkerek. Sebab, PP 35/2021 Pasal 31–32 menghitung upah per jam sebagai 1/173 dari upah sebulan. Jam lembur pertama bernilai 1,5 kali upah per jam. Dalam simulasi yang sama, lembur jam pertama naik dari Rp52.018 menjadi Rp55.660. Rincian jam kedua dan hari libur ada di panduan cara menghitung upah lembur per jam.
Ketiga, perhatikan PPh 21. Menurut skema tarif efektif rata-rata (TER) di PP 58/2023, seperti penjelasan pajak.go.id, kategori A baru terkena tarif di atas penghasilan bruto Rp5,4 juta per bulan. Bruto itu termasuk premi JKK, JKM, dan JKN yang menjadi tanggungan pemberi kerja. Akibatnya, pekerja kategori A (lajang, atau menikah tanpa tanggungan) ber-UMK Bekasi, Karawang, dan Jakarta sudah terkena potongan PPh 21 bulanan, sementara pekerja ber-UMK Banjarnegara masih 0% walau naik 9%. Adapun pekerja dengan tanggungan memakai kategori B atau C yang ambang nol persennya lebih tinggi.
Terakhir, ada satu catatan penting. Menurut Pasal 88E UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. Jadi, kalau masa kerjamu sudah setahun atau lebih dan gajimu di atas UMK, struktur dan skala upah perusahaan yang menentukan kenaikanmu, bukan persentase UMK.
Tambahan Biaya bagi Pemilik Usaha Kecil
Di sisi lain, bagi pemberi kerja, kenaikan gaji hanya sebagian dari tagihan. Iuran porsi pemberi kerja minimal 10,24% dari upah: JKN 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKM 0,3%, dan JKK 0,24% untuk risiko terendah. Tambahkan THR satu bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih (Permenaker 6/2016), sehingga setiap Rp1 kenaikan gaji bulanan menjadi sekitar Rp14,2 setahun.
Misalnya, sebuah bengkel di Kota Bekasi punya lima karyawan bergaji UMK. Bila UMK naik 7%, tambahan biayanya sekitar Rp5,98 juta per orang, atau Rp29,9 juta setahun untuk lima orang (simulasi: Rp419.961 × 14,2288 × 5 = Rp29.877.706). Di Banjarnegara, usaha dengan lima karyawan menanggung sekitar Rp11,6 juta pada skenario yang sama.
Simulasi UMK 2027: Gaji Baru dan Tambahan Biaya Usaha
Masukkan UMK 2026 daerahmu, persentase kenaikan yang ingin diuji, dan jumlah karyawan bergaji UMK. Hasilnya: UMK baru, kenaikan per bulan, upah lembur jam pertama, dan tambahan biaya setahun bagi pemberi kerja (12 bulan upah + iuran BPJS porsi pemberi kerja + THR).
Simulasi, bukan angka resmi. Gubernur menetapkan UMK 2027 paling lambat 25 November 2026 (Pasal 35 PP 49/2025). Hitungan memakai iuran JKN 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKM 0,3% porsi pemberi kerja dan THR satu bulan upah, tanpa batas atas upah JKN dan JP.
Sumber: Pasal 26 dan 35 PP 49/2025 (JDIH Kemnaker)
Contoh di kalkulator: UMK 2026 Rp5.999.443, kenaikan 7%, lima karyawan, dan JKK 0,24% menghasilkan tambahan biaya setahun Rp29.877.706. Angka ini simulasi berdasarkan rumus PP 49/2025 dan tarif iuran di atas, bukan angka resmi.
Kabar baiknya, kewajiban UMK tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria PP 7/2021. Menurut Pasal 36 PP 36/2021, pengusaha mikro dan kecil menetapkan upah lewat kesepakatan dengan pekerja. Batasnya: minimal 50% rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan minimal 25% di atas garis kemiskinan provinsi, keduanya memakai data BPS.
Menurut aturan yang berlaku sekarang, usaha menengah ke atas tidak punya jalan keluar lewat penangguhan. UU 6/2023 sudah menghapus Pasal 90 UU 13/2003 yang dulu mengatur penangguhan upah minimum. Membayar di bawah upah minimum termasuk tindak pidana kejahatan menurut Pasal 185 UU 13/2003 versi UU 6/2023, dengan ancaman penjara sampai 4 tahun dan/atau denda sampai Rp400 juta.
Langkah Sebelum Angka Resmi Keluar
- Hitung tiga skenario sekarang. Pakai kalkulator di atas dengan UMK 2026 daerahmu, lalu siapkan anggaran untuk skenario tertinggi. Provinsi dengan inflasi tinggi bisa melampaui 9%.
- Pantau rilis BPS awal November. Pertumbuhan ekonomi kuartal III dan PDRB provinsi biasanya keluar awal November. Sementara itu, inflasi yang masuk rumus adalah inflasi provinsi September yang sudah rilis 1 Oktober.
- Cek keputusan gubernur, bukan unggahan berantai. Sebab, angka resmi terbit di JDIH provinsi atau situs disnaker setempat paling lambat 25 November.
- Perbarui sistem gaji sebelum Januari. Ubah tabel upah, dasar iuran BPJS, dan tarif lembur agar gaji Januari 2027 sudah memakai UMK baru.
- Tinjau struktur skala upah. Pekerja lama yang gajinya mepet UMK baru perlu penyesuaian agar tidak tersalip karyawan baru.
Sobat Kolabora yang ingin melihat kebijakan lain yang menyentuh dompet tahun ini bisa membaca rangkuman kebijakan pemerintah 2026 untuk dompet warga. Untuk UMK, dua angka yang perlu dicek awal November adalah pertumbuhan ekonomi provinsi sampai kuartal III dan alfa yang dipilih dewan pengupahan daerahmu.
