Hak Peserta Magang: Uang Saku, BPJS, dan Status Kerja

Pria berkemeja kotak-kotak menunjuk layar laptop sambil menjelaskan kepada pemuda di meja kantor
Pembimbing menjelaskan pekerjaan di laptop kepada anggota tim muda, gambaran pendampingan selama masa magang. Foto: Quilia/Unsplash (Unsplash License)

Wajibkah perusahaan memberi uang saku dan BPJS kepada anak magang? Wajib. Pasal 37 ayat (6) UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kini memuat lima hak peserta magang, sedangkan statusnya tetap bukan karyawan, sehingga upah minimum tidak otomatis berlaku. Kelima hak minimal itu adalah:

  1. Bimbingan mentor sesuai kurikulum pemagangan.
  2. Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
  3. Uang saku.
  4. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan program JKK dan JKM.
  5. Sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti magang.

Undang-undang itu berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan sekaligus mencabut UU 13/2003 (Pasal 311 dan 313 UU 27/2026). Akibatnya, banyak panduan magang yang masih mengutip Pasal 22 UU 13/2003 kini memakai dasar yang sudah tidak berlaku. Semua aturan di bawah ini kami cek pada 16 November 2026.

Bacaan Lainnya

Yang Berubah Setelah UU 27/2026

Permenaker 6/2020 tentang pemagangan dalam negeri masih berlaku, tetapi hanya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Pasal 310 UU 27/2026). Oleh karena itu, kamu perlu membaca dua aturan sekaligus dan memakai batas UU bila keduanya berbeda.

AspekPermenaker 6/2020UU 27/2026
Siapa pesertaPencari kerja atau pekerja (Ps 9)Hanya pencari kerja (Ps 36)
Lama magangMaks 1 tahun (Ps 5)Maks 6 bulan (Ps 38)
Jam kegiatanIkut jam kerja perusahaan (Ps 18)Maks 8 jam/hari, 40 jam/minggu (Ps 38)
Jaminan sosialTanpa rincian program (Ps 13)JKK dan JKM (Ps 37)
Uang sakuTransport, makan, insentif (Ps 13)Transport, makan, insentif (Penjelasan Ps 37)
Sumber: Permenaker 6/2020 dan UU 27/2026, teks pasal diakses 16 November 2026.

Perubahan terbesar ada pada durasi. Dulu magang boleh berjalan setahun, sedangkan sekarang batasnya enam bulan. Selain itu, UU baru memberi waktu satu tahun bagi pemerintah untuk menerbitkan aturan pelaksana (Pasal 312), sehingga Permenaker pemagangan versi baru kemungkinan menyusul paling lambat Oktober 2027.

Status Magang Bukan Hubungan Kerja

Pasal 36 ayat (4) UU 27/2026 menegaskan bahwa pemagangan bukan hubungan kerja. Artinya, kamu tidak menerima upah, melainkan uang saku. Karena itu, kamu juga tidak bisa menuntut UMK 2027 atau tarif upah lembur per jam seperti karyawan.

Perlindungan status ini punya pengecualian penting. Pasal 37 ayat (10) menyatakan bahwa magang tanpa perjanjian tertulis tidak sah, dan statusmu berubah menjadi pekerja di perusahaan itu. Penjelasan pasal tersebut menambahkan bahwa kamu lalu berhak atas semua ketentuan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Permenaker 6/2020 bahkan lebih tegas soal waktunya. Menurut Pasal 11, perusahaan wajib memberi hak pekerja terhitung sejak hari pertama kamu magang. Jadi, perjanjian tertulis justru melindungi perusahaan, bukan hanya peserta.

Uang Saku Wajib, Nominalnya Tidak Dipatok

Jawabannya tegas: uang saku wajib. Pasal 37 ayat (9) huruf d mewajibkan penyelenggara memberikannya, sementara penjelasan Pasal 37 ayat (6) huruf c merinci tiga komponen, yaitu biaya transportasi, uang makan, dan insentif. Meski begitu, tidak ada pasal yang menetapkan nominal minimum.

Karena itu, perjanjian menutup celah nominal tersebut. Pasal 10 ayat (2) huruf e Permenaker 6/2020 mewajibkan besaran uang saku tertulis di perjanjian pemagangan. Selain itu, Pasal 22 melarang penyelenggara memungut biaya dari peserta pada semua tahapan pemagangan.

Program Magang Nasional Kemnaker memakai patokan berbeda. Menurut situs resmi MagangHub, uang sakunya setara UMK dan pemerintah membayarnya setiap bulan, paling lama enam bulan menurut Pasal 11 Permenaker 8/2025 (sudah tiga kali diubah, terakhir lewat Permenaker 12/2026). Lampiran PMK 6/2026 memberi contoh nominal Januari 2026 per kota, seperti grafik berikut.

Grafik batang uang saku bulanan Magang Nasional di Jakarta, Palembang, dan Makassar menurut contoh Lampiran PMK 6/2026
Contoh uang saku Magang Nasional Januari 2026: Jakarta Rp5.396.761, Palembang Rp3.916.635, Makassar Rp3.880.137. Sumber: Lampiran PMK 6/2026, grafik Kolabora.

Uang saku itu juga bebas potongan pajak. Menurut PMK 6/2026, pemerintah menanggung PPh 21 atas uang saku peserta untuk masa pajak Oktober 2025 sampai Desember 2026. Contohnya, peserta di Jakarta tidak kehilangan Rp270.678 per bulan yang seharusnya terpotong (Lampiran PMK 6/2026).

Info resmi Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)

TeleponWhatsApp aduan peserta 08132064787 (per Jan 2026); Lapor Menaker lapormenaker.kemnaker.go.id

ResmiSitus · Instagram

Diverifikasi 2026-11-16 dari sumber resmi; syarat, jadwal, dan biaya bisa berubah — cek kanal resmi penyelenggara sebelum mendaftar.

Ada satu syarat yang sering terlewat peserta baru. Permenaker 8/2025 Pasal 10 mewajibkan laporan harian kehadiran dan aktivitas, dan laporan itu menjadi dasar penetapan penerima uang saku. Kemnaker mengingatkan hal yang sama lewat unggahan berikut.

Lihat unggahan ini di Instagram

BPJS Ketenagakerjaan: JKK dan JKM Wajib

Pasal 37 ayat (6) huruf d UU 27/2026 mewajibkan dua program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebelumnya, Permenaker 5/2021 versi Permenaker 1/2025 hanya mewajibkan JKK, sedangkan JKM masih opsional. Karena UU lebih tinggi, kedua program kini wajib.

Kamu tidak membayar iurannya sepeser pun. Menurut Pasal 45 Permenaker 5/2021 versi Permenaker 1/2025, pemberi kerja wajib membayar iuran dengan dasar upah terendah pekerja yang mengerjakan pekerjaan sama, bukan dasar uang saku. Tarifnya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan: JKK 0,24–1,74% sesuai tingkat risiko dan JKM 0,30%.

Sebagai simulasi, misalkan upah terendah pekerja sejenis Rp5.000.000 dan risiko kerjanya sangat rendah. Dengan begitu, iuran JKK menjadi Rp12.000 dan JKM Rp15.000, sehingga perusahaan membayar Rp27.000 per bulan. Sementara itu, untuk Magang Nasional, Kemnaker membayar iuran JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per bulan dari APBN (Permenaker 8/2025 Pasal 8 dan Lampiran PMK 6/2026).

Info resmi JKK dan JKM untuk Peserta Magang (BPJS Ketenagakerjaan)

TeleponCall center 175

ResmiSitus · Instagram

Diverifikasi 2026-11-16 dari sumber resmi; syarat, jadwal, dan biaya bisa berubah — cek kanal resmi penyelenggara sebelum mendaftar.

Perhatikan juga apa yang tidak termasuk. UU 27/2026 tidak memasukkan JHT, Jaminan Pensiun, atau BPJS Kesehatan ke dalam hak minimal peserta magang. Jadi, pastikan kepesertaan BPJS Kesehatan kamu tetap aktif lewat keluarga atau jalur mandiri.

Magang Kampus Berbeda dengan Magang Mandiri

Pemuda berkacamata dengan ransel di sampingnya bekerja memakai laptop di bangku beton
Mahasiswa bisa magang lewat program kampus atau melamar sendiri ke perusahaan, dengan konsekuensi berbeda. Foto: The Jopwell Collection/Unsplash (Unsplash License)

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU 27/2026, sasaran pemagangan adalah pencari kerja. Karena itu, fresh graduate yang melamar sendiri atau lewat Magang Nasional berada tepat di bawah aturan ini, lengkap dengan hak uang saku dan JKK-JKM.

Mahasiswa yang magang untuk memenuhi kurikulum berpijak pada aturan lain. Permendiktisaintek 39/2025 menggantikan Permendikbudristek 53/2023 dan mewajibkan magang bagi mahasiswa D1–D3 serta sarjana terapan (Pasal 17 dan 18). Namun, aturan itu tidak memuat ketentuan uang saku, sedangkan kampus menetapkan durasi dan SKS-nya.

Konsekuensinya, hak mahasiswa sangat bergantung pada kerja sama kampus dengan mitra. Menurut kami, mahasiswa sebaiknya meminta salinan perjanjian itu sebelum berangkat, terutama untuk memastikan uang saku dan asuransi kecelakaan. Hari pertama juga menentukan, seperti tips resmi berikut.

Lihat unggahan ini di Instagram

Tanda Magang Dipakai sebagai Tenaga Murah

Masalah ini nyata. Dalam rapat Komisi IX DPR pada Januari 2026, menurut laporan Bisnis.com, peserta Magang Nasional mengadukan perjanjian yang diputus sebelum enam bulan, tugas yang tidak sesuai tawaran, dan pungutan uang. Berikut tanda bahaya beserta pasalnya:

  • Tidak ada perjanjian tertulis, padahal Pasal 37 ayat (4) UU 27/2026 mewajibkannya.
  • Magang berjalan lebih dari enam bulan atau terus “diperpanjang” (Pasal 38 huruf a).
  • Kegiatan melewati 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (Pasal 38 huruf b), atau berlangsung pada hari libur resmi (Pasal 18 Permenaker 6/2020).
  • Penyelenggara meminta kamu membayar biaya pada tahapan mana pun, termasuk seleksi (Pasal 22 Permenaker 6/2020).
  • Tidak ada mentor maupun kurikulum, sehingga tugasmu hanya mengejar target produksi (Pasal 37 ayat (6) huruf a).
  • Peserta magang terlalu banyak. Menurut Pasal 2 Permenaker 6/2020, jumlah peserta maksimal 20% dari jumlah pekerja perusahaan.
  • Perusahaan memintamu magang ulang pada jabatan yang sama, padahal Pasal 8 Permenaker 6/2020 melarangnya.

Sebagian perusahaan mungkin keberatan dengan batas enam bulan karena pelatihan teknis butuh waktu lebih lama. Akan tetapi, bila kebutuhan itu nyata, jalurnya adalah merekrut kamu sebagai karyawan kontrak, bukan memperpanjang magang.

Isi Perjanjian Magang Sebelum Tanda Tangan

Tangan menandatangani formulir tercetak dengan pena perak di atas meja kayu
Sebelum tanda tangan, pastikan uang saku, jam kegiatan, dan jangka waktu magang tertulis jelas. Foto: Colynary Media/Unsplash (Unsplash License)

Pasal 10 ayat (2) Permenaker 6/2020 menetapkan lima isi minimal. Selanjutnya, UU 27/2026 menambah dua hal yang sebaiknya ikut tertulis, yaitu porsi teori dibanding praktik (wajib diatur dalam perjanjian menurut Pasal 38 huruf c) serta batas jam kegiatan. Periksa daftar ini sebelum kamu menandatangani:

  1. Hak dan kewajiban peserta, termasuk lima hak peserta magang di Pasal 37 ayat (6).
  2. Hak dan kewajiban penyelenggara, misalnya kewajiban mendaftarkan JKK dan JKM.
  3. Program pemagangan beserta nama mentor dan porsi teori dibanding praktik (Pasal 38 huruf c UU 27/2026).
  4. Jangka waktu dengan tanggal mulai dan selesai, paling lama enam bulan.
  5. Besaran uang saku per bulan beserta rinciannya, yaitu transport, makan, dan insentif.
  6. Jam kegiatan harian dan mingguan, paling lama 8 jam dan 40 jam.

Pasal 12 Permenaker 6/2020 juga mewajibkan pengesahan perjanjian oleh dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama tiga hari kerja. Karena itu, tanyakan apakah perjanjianmu sudah disahkan.

Langkah Bila Hakmu Tidak Dipenuhi

Pertama, simpan bukti, misalnya perjanjian, slip uang saku, dan catatan jam kegiatan. Setelah itu, laporkan lewat kanal resmi Lapor Menaker, yang menurut Kemnaker menerima aduan penyimpangan program pemagangan dan menjaga identitas pelapor. Peserta Magang Nasional juga bisa memakai WhatsApp aduan peserta 08132064787 yang diumumkan pada Januari 2026.

Sobat Kolabora, artikel ini merangkum aturan per 16 November 2026 dan bukan nasihat hukum. Aturan pelaksana UU 27/2026 masih bisa mengubah rincian di atas sebelum Oktober 2027, jadi cek ulang pasalnya sebelum mengambil keputusan.

Tari Ismayah
Ditulis oleh

Tari Ismayah

Perempuan asli Sleman. Suka menulis, membaca, dan menggambar.

Pos terkait