Rp580,7 triliun: itulah dana pendidikan murni dalam RAPBN 2027 setelah anggaran MBG 2027 sekitar Rp240 triliun keluar dari hitungan. Menurut simulasi kolabora.id, sisa itu hanya 14,2% belanja negara, padahal Putusan MK meminta komponen utama pendidikan di luar Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap minimal 20% belanja.
DPR mengesahkan UU APBN 2027 pada 29 September 2026 dengan anggaran pendidikan Rp824 triliun, sesuai rilis Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Rilis itu belum merinci besar pagu MBG yang masih masuk pos pendidikan, sehingga angka final MBG dalam UU tersebut belum muncul di sumber resmi per 22 Oktober 2026.
Anggaran Pendidikan dan MBG 2026–2027
Tabel berikut membandingkan APBN 2026, RAPBN 2027, dan APBN 2027. Angka 2026 bersumber dari UU 17/2025 dan Perpres 118/2025 menurut rangkuman DDTC News, sedangkan angka 2027 berasal dari paparan DJPb Kemenkeu dan rilis DJA.
Komponen APBN 2026 RAPBN 2027 APBN 2027 Anggaran pendidikan Rp769,08 T Rp820,9 T Rp824 T Pagu BGN (MBG) Rp223,55 T Rp240,2 T – Di luar BGN* Rp545,53 T Rp580,7 T – Belanja negara Rp3.842,72 T Rp4.097,2 T Rp4.106,3 T Porsi di luar BGN* 14,2% 14,2% –
Porsi MBG di pos pendidikan nyaris tidak bergeser, yaitu sekitar 29% pada 2026 maupun 2027. Angka itu sejalan dengan pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat Nota Keuangan terbit, yang menyebut porsi 29,23% pada 14 Agustus 2026 menurut Investortrust.
Total anggaran pendidikan tetap melewati 20% belanja meski MBG ikut di dalamnya. DDTC News mencatat Rp824 triliun setara 20,07% belanja APBN 2027, sehingga persoalannya ada pada isi keranjang, bukan pada ukurannya.
Simulasi Dana Pendidikan Murni Tinggal Berapa
Pembaca bisa mengulang hitungan kolabora.id untuk RAPBN 2027 dengan empat langkah berikut.
- Ambil total anggaran pendidikan RAPBN 2027, yaitu Rp820,9 triliun menurut DJPb Kemenkeu.
- Kurangi dengan pagu BGN Rp240,2 triliun versi DDTC News, sehingga Rp820,9 T − Rp240,2 T = Rp580,7 triliun.
- Bagi hasilnya dengan belanja negara RAPBN 2027 versi Nota Keuangan, sehingga Rp580,7 T ÷ Rp4.097,2 T = 14,2%.
- Bandingkan dengan batas 20%, yaitu Rp4.097,2 T × 20% = Rp819,4 triliun, sehingga selisihnya sekitar Rp238,7 triliun.
Selisih itu hampir sama dengan pagu BGN sendiri. Tanpa MBG, pos pendidikan murni kurang kira-kira seukuran anggaran program makan tersebut.
Rincian BGN dalam APBN 2027 versi final belum terbit, sehingga kolabora.id memakai asumsi yang sama. Jika pagu BGN tetap Rp240,2 triliun, simulasi dana di luar MBG menjadi Rp583,8 triliun atau 14,2% dari belanja Rp4.106,3 triliun versi rilis DJA. Angka ini simulasi, bukan angka resmi.
Isi Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026
Pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji UU 17/2025. Objeknya adalah Penjelasan Pasal 22 ayat (3), yang memasukkan program makan bergizi ke operasional pendidikan.
Menurut berita resmi MK, penjelasan itu hanya berlaku untuk APBN 2026. Pemerintah wajib memisahkan MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan.
Syarat khusus untuk 2027 tidak tertulis di amar, tetapi muncul dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. MBG masih boleh masuk hitungan pendidikan, asalkan alokasi minimal 20% untuk komponen utama pendidikan di luar MBG tidak berkurang. Komponen utama itu meliputi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, kurikulum, serta evaluasi.
Di titik inilah simulasi tadi menjadi penting. Jika syarat itu dibaca ketat, pos di luar MBG yang hanya 14,2% belanja belum memenuhi patokan 20%. MK tidak menyebut angka rupiah, sehingga cara pemerintah menghitung komponen utama tetap menentukan.
Pemerintah memilih tenggat paling jauh. Purbaya menyatakan pemisahan baru berlaku pada APBN 2028, menurut DDTC News pada 1 Agustus 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa RAPBN 2027 disusun sebelum putusan keluar, menurut Katadata pada 12 Agustus 2026.
Gaji Guru Tidak Ikut Naik
Bagi guru, kenaikan anggaran pendidikan belum berarti kenaikan gaji. Purbaya menegaskan RAPBN 2027 tidak memuat rencana kenaikan gaji guru, meski pintunya terbuka bila ruang fiskal tersedia, menurut Katadata pada 14 Agustus 2026.
Tunjangan tetap mengalir. Investortrust mencatat RAPBN 2027 menyasar tunjangan profesi bagi 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN daerah, sedangkan 20,7 ribu guru ASN daerah mendapat tambahan penghasilan.
Belanja pegawai pemerintah pusat dalam RAPBN 2027 mencapai Rp625,2 triliun, naik dari outlook 2026 sebesar Rp579,71 triliun, menurut Katadata. Kenaikan itu belum tentu berupa gaji pokok baru, karena kenaikan terakhir masih mengacu pada PP 5/2024.
Menurut penilaian kami, guru honorer paling rentan dalam skema ini karena mereka bergantung pada pos di luar MBG, padahal pos itu tumbuh lebih pelan daripada pagu BGN.
Sasaran Program di Luar MBG
Dana di luar BGN juga membiayai program yang langsung terasa di sekolah. Menurut paparan pemerintah yang Investortrust kutip pada 14 Agustus 2026, sasaran RAPBN 2027 adalah sebagai berikut.
- BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta anak (data RAPBN 2027).
- PIP untuk 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa (data RAPBN 2027).
- Renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, plus 7 Sekolah Unggul Garuda baru (data RAPBN 2027).
- Sebanyak 100 Sekolah Rakyat baru serta operasional 166 Sekolah Rakyat yang sudah berjalan (data RAPBN 2027).
Nilai rupiah per program belum muncul di sumber terbuka per 22 Oktober 2026, sehingga pembaca belum bisa menilai program mana yang bertambah dan mana yang menyusut.
Dampak ke Pemasok MBG dan UMKM
Bagi pemasok dapur, pesan RAPBN 2027 cenderung stabil karena pagu BGN naik dari Rp223,55 triliun pada 2026 menjadi Rp240,2 triliun. Kenaikan itu tetap terjadi meski pagu sudah dipangkas sekitar Rp30 triliun dari angka indikatif Rp270,2 triliun. Menurut DDTC News pada 5 September 2026, pagu tersebut memuat Rp232,88 triliun untuk MBG.
Sumber yang sama mencatat target penerima 72,46 juta orang, yaitu 60,59 juta pelajar serta 11,86 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan sasaran sebesar itu, permintaan bahan pangan dari dapur MBG kemungkinan besar bertahan sepanjang 2027.
Risikonya muncul pada 2028. Jika MBG keluar dari pos pendidikan, pemerintah harus mencari sumber dana baru atau memangkas pagu, sehingga UMKM pangan sebaiknya tidak menggantungkan seluruh omzet pada satu dapur. Panduan syarat menjadi pemasok MBG untuk UMKM merinci dokumen yang perlu pelaku usaha siapkan.
Tiga Angka Penentu Setelah UU Terbit
Ada tiga angka yang akan menentukan arah cerita ini setelah UU APBN 2027 terbit di Lembaran Negara. Pertama, rincian pagu BGN dalam Perpres rincian APBN 2027. Kedua, apakah porsi ibu hamil dan balita pindah ke fungsi kesehatan. Ketiga, rasio dana pendidikan di luar MBG terhadap belanja negara.
Nomor UU APBN 2027 belum tercatat di basis peraturan resmi per 22 Oktober 2026. Saat dokumennya terbit, gunakan panduan membaca RAPBN untuk orang awam, lalu cari baris fungsi pendidikan dan pagu BGN.
