Mengurai Benang Kusut Laut Tiongkok Selatan: Strategi Multi-Lapis Negara-Negara Terdampak
Laut Tiongkok Selatan (LTS) adalah salah satu episentrum ketegangan geopolitik paling kompleks di dunia saat ini. Lebih dari sekadar perairan luas, LTS adalah jalur perdagangan vital yang menopang triliunan dolar setiap tahun, kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perikanan, serta memiliki signifikansi strategis militer yang tak terbantahkan. Klaim tumpang tindih atas pulau-pulau, terumbu karang, dan zona maritim oleh Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, ditambah dengan kepentingan besar Amerika Serikat dan negara-negara lain, menciptakan labirin konflik yang membutuhkan strategi pemerintah yang cermat dan multi-lapis.
Pemerintah-pemerintah yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyadari bahwa tidak ada satu pun solusi tunggal untuk mengatasi kompleksitas LTS. Oleh karena itu, mereka mengadopsi kombinasi pendekatan diplomatik, hukum, keamanan, ekonomi, dan informasi untuk melindungi kepentingan nasional mereka sambil berusaha menjaga stabilitas regional.
1. Diplomasi sebagai Pilar Utama: Dialog dan Negosiasi
Strategi diplomatik adalah fondasi utama bagi semua negara terdampak. Ini mencakup berbagai saluran:
- Negosiasi Bilateral: Negara-negara pengklaim seringkali mencoba menyelesaikan sengketa melalui dialog langsung dengan Tiongkok. Namun, pendekatan ini seringkali menemui jalan buntu karena asimetri kekuatan dan posisi Tiongkok yang cenderung tidak fleksibel terhadap klaim historisnya.
- Forum Multilateral: Peran ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sangat krusial. Negara-negara anggota ASEAN berupaya menjaga "sentralitas ASEAN" dalam penyelesaian masalah regional. Pembicaraan mengenai Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan Tiongkok telah berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun kemajuannya lambat. COC diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk mencegah insiden dan mengelola konflik di LTS.
- Diplomasi Pencegahan (Preventive Diplomacy): Melalui forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), negara-negara berupaya membangun rasa saling percaya, meningkatkan transparansi, dan membahas isu-isu keamanan regional untuk mencegah eskalasi.
2. Jalur Hukum Internasional: Mengadvokasi Norma dan Arbitrase
Bagi banyak negara pengklaim, terutama Filipina, penegasan hukum internasional menjadi strategi vital untuk melawan klaim Tiongkok yang dianggap tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
- Pemanfaatan UNCLOS: UNCLOS adalah kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam secara konsisten berargumen bahwa klaim historis Tiongkok ("sembilan garis putus-putus") tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS.
- Arbitrase Internasional: Kasus arbitrase yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok di Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) pada tahun 2016 adalah contoh paling menonjol. Keputusan PCA yang memenangkan Filipina dan menolak dasar hukum klaim historis Tiongkok menjadi landasan kuat bagi negara-negara lain untuk menantang Tiongkok. Meskipun Tiongkok menolak keputusan tersebut, putusan ini memberikan bobot moral dan hukum bagi posisi negara-negara pengklaim lainnya.
- Pembentukan Legislasi Domestik: Beberapa negara, seperti Filipina dan Vietnam, telah mengesahkan undang-undang domestik yang menegaskan kedaulatan mereka atas wilayah yang disengketakan, sejalan dengan UNCLOS.
3. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Keamanan Maritim
Meskipun menghindari konfrontasi langsung, negara-negara pengklaim dan sekutu mereka berinvestasi dalam peningkatan kemampuan militer dan penjaga pantai mereka.
- Modernisasi Angkatan Laut dan Penjaga Pantai: Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia terus memodernisasi armada laut dan pesawat pengintai maritim mereka. Ini bukan untuk tujuan ofensif, melainkan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim (MDA), melakukan patroli rutin, dan melindungi nelayan serta aktivitas eksplorasi sumber daya mereka.
- "Grey Zone" Deterrence: Menghadapi taktik "grey zone" Tiongkok (misalnya, penggunaan kapal penjaga pantai dan milisi maritim untuk menegaskan klaim tanpa menggunakan kekuatan militer secara terbuka), negara-negara lain juga mengembangkan kemampuan untuk merespons di bawah ambang konflik bersenjata penuh.
- Latihan Bersama: Latihan militer dan penjaga pantai bilateral atau multilateral dengan mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, menunjukkan komitmen terhadap kebebasan navigasi, dan mengirimkan sinyal pencegahan.
4. Membangun Aliansi dan Kemitraan Strategis
Untuk menyeimbangkan asimetri kekuatan dengan Tiongkok, negara-negara pengklaim mencari dukungan dan kemitraan dari kekuatan luar.
- Kemitraan Pertahanan: Filipina, misalnya, memperkuat aliansi lamanya dengan Amerika Serikat melalui peningkatan akses pasukan (Enhanced Defense Cooperation Agreement/EDCA) dan latihan militer gabungan. Vietnam juga telah mempererat hubungan pertahanan dengan berbagai negara, termasuk India dan Jepang.
- Dukungan Internasional: Negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Inggris, serta Uni Eropa, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kebebasan navigasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional. Ini menciptakan tekanan diplomatik pada Tiongkok.
- Inisiatif Multilateral: Pembentukan kelompok seperti Quad (Amerika Serikat, Jepang, India, Australia) dan AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) tidak secara langsung berfokus pada LTS, tetapi keberadaan mereka berkontribusi pada arsitektur keamanan regional yang lebih luas yang dapat memengaruhi dinamika LTS.
5. Strategi Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya
Aspek ekonomi adalah pendorong utama konflik dan juga menjadi bagian dari strategi penyelesaian.
- Eksplorasi Sumber Daya: Negara-negara pengklaim menghadapi dilema antara melindungi hak mereka untuk mengeksplorasi sumber daya di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka dan risiko provokasi Tiongkok. Beberapa mencoba menarik investasi asing untuk proyek eksplorasi, sambil tetap menegaskan kedaulatan.
- Kerja Sama Ekonomi Regional: Meskipun ada sengketa, negara-negara di LTS tetap memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok. Strateginya adalah menyeimbangkan antara persaingan geopolitik dan kebutuhan untuk menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
- Perlindungan Nelayan: Banyak negara menganggap perlindungan nelayan mereka di perairan sengketa sebagai prioritas utama, seringkali menyebabkan insiden dengan kapal Tiongkok.
6. Diplomasi Publik dan Narasi Internasional
Membentuk narasi di panggung internasional adalah strategi penting untuk mendapatkan dukungan global dan melawan propaganda.
- Meningkatkan Kesadaran: Pemerintah berinvestasi dalam kampanye diplomasi publik untuk menjelaskan posisi mereka, menyoroti pelanggaran hukum internasional, dan membangun konsensus global tentang pentingnya menjaga tatanan berbasis aturan.
- Menyajikan Bukti: Dokumentasi insiden, seperti intimidasi terhadap kapal nelayan atau pembangunan pulau secara ilegal, digunakan sebagai bukti untuk memperkuat argumen mereka di forum internasional.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Meskipun strategi multi-lapis ini telah diterapkan, tantangan tetap besar. Asimetri kekuatan antara Tiongkok dan negara-negara pengklaim lainnya adalah hambatan utama. Tiongkok terus menunjukkan tekad kuat untuk menegaskan klaimnya, seringkali menggunakan taktik "coerce without fighting" (memaksa tanpa bertempur). Perpecahan di antara negara-negara ASEAN juga mempersulit pembentukan front persatuan yang kuat.
Di masa depan, negara-negara terdampak kemungkinan akan terus menggabungkan pendekatan-pendekatan ini. Penekanan pada hukum internasional, penguatan kapasitas pertahanan maritim yang wajar, dan pembentukan aliansi yang kuat akan tetap menjadi kunci. Pada akhirnya, solusi jangka panjang untuk Laut Tiongkok Selatan akan membutuhkan kombinasi antara dialog yang gigih, penegakan hukum internasional yang konsisten, dan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di salah satu jalur air paling krusial di dunia.
