Penilaian Program Rekonstruksi Pasca-Gempa di Lombok

Melampaui Puing: Mengukur Resiliensi dan Pembelajaran dari Penilaian Program Rekonstruksi Pasca-Gempa Lombok

Pada pertengahan tahun 2018, serangkaian gempa bumi dahsyat mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Ribuan rumah rata dengan tanah, infrastruktur lumpuh, dan kehidupan jutaan warga terenggut atau terganggu. Di tengah duka dan kehilangan, muncul tekad kuat untuk bangkit dan membangun kembali. Program rekonstruksi pasca-gempa pun digulirkan secara masif, menjadi salah satu upaya pemulihan bencana terbesar dalam sejarah Indonesia.

Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Untuk memastikan bahwa upaya besar ini mencapai tujuannya, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan memberikan pelajaran berharga untuk masa depan, penilaian program secara komprehensif menjadi krusial. Penilaian ini bukan sekadar audit, melainkan refleksi mendalam untuk memahami apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana Lombok telah tumbuh "melampaui puing."

Latar Belakang: Gempa Lombok 2018 dan Skala Bencana

Dimulai pada Juli dan puncaknya pada Agustus 2018, Lombok diguncang oleh gempa bumi berkekuatan hingga Magnitudo 7.0. Guncangan berulang kali ini menyebabkan kerusakan parah di empat kabupaten (Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah) dan Kota Mataram. Data menunjukkan:

• Korban Jiwa: Ratusan meninggal dunia.
• Kerugian Material: Puluhan ribu rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan jalan juga mengalami kerusakan signifikan.
• Dampak Sosial Ekonomi: Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, mata pencarian terganggu, dan trauma psikologis meluas.

Menanggapi krisis ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak, meluncurkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang ambisius dengan target "membangun kembali lebih baik dan lebih aman" (build back better and safer).

Pilar-Pilar Program Rekonstruksi: Sebuah Pendekatan Inovatif

Program rekonstruksi di Lombok mengusung pendekatan yang relatif inovatif, terutama pada sektor permukiman:

1. Pendekatan Swakelola: Berbeda dari model kontraktor konvensional, program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme swakelola. Masyarakat dibentuk dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membangun rumah mereka sendiri dengan pendampingan teknis dan dukungan finansial langsung. Konsep ini bertujuan menumbuhkan rasa memiliki, mempercepat proses, dan memanfaatkan kearifan lokal.
2. Rumah Tahan Gempa (RTG): Desain rumah disesuaikan dengan standar ketahanan gempa. Tiga model utama yang populer adalah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat), Rika (Rumah Instan Kayu), dan Riko (Rumah Instan Konvensional), yang dapat dipilih sesuai preferensi dan ketersediaan material lokal.
3. Rekonstruksi Infrastruktur: Perbaikan dan pembangunan kembali jalan, jembatan, fasilitas air bersih, sanitasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
4. Pemulihan Ekonomi dan Sosial: Program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial untuk mengatasi trauma dan mengembalikan kehidupan normal masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana: Edukasi masyarakat tentang risiko gempa, pentingnya rumah tahan gempa, dan prosedur evakuasi.

Metodologi Penilaian Program: Mengukur Multidimensi

Penilaian program rekonstruksi pasca-gempa Lombok melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari lembaga pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, hingga komunitas terdampak. Metodologi yang digunakan bersifat multidimensional, mencakup:

• Relevansi: Sejauh mana program sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat terdampak dan prioritas pembangunan daerah.
• Efektivitas: Tingkat pencapaian tujuan program (misalnya, berapa banyak rumah yang terbangun, berapa banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat).
• Efisiensi: Penggunaan sumber daya (dana, waktu, tenaga) secara optimal untuk mencapai hasil.
• Dampak: Perubahan jangka panjang yang dihasilkan program terhadap kehidupan masyarakat (peningkatan resiliensi, ekonomi, sosial, lingkungan).
• Keberlanjutan: Kemampuan hasil program untuk bertahan dan terus memberikan manfaat setelah intervensi berakhir, serta kapasitas masyarakat untuk mandiri.

Data dikumpulkan melalui survei rumah tangga, wawancara mendalam dengan penerima manfaat dan pemangku kepentingan, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, serta analisis dokumen dan laporan program.

Temuan Kunci Penilaian: Keberhasilan dan Tantangan

Penilaian terhadap program rekonstruksi di Lombok menunjukkan potret yang kompleks, dengan keberhasilan signifikan diiringi tantangan yang perlu menjadi pembelajaran:

Keberhasilan:

1. Percepatan Pembangunan Rumah: Pendekatan swakelola terbukti mempercepat pembangunan rumah di tahap awal, karena masyarakat memiliki insentif kuat untuk membangun tempat tinggal mereka sendiri.
2. Partisipasi Masyarakat yang Kuat: Model swakelola berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi subjek pembangunan.
3. Peningkatan Kapasitas Lokal: Banyak tukang lokal yang dilatih dalam konstruksi rumah tahan gempa, menciptakan basis pengetahuan dan keterampilan yang berharga untuk masa depan.
4. Desain Rumah Tahan Gempa: Penerapan standar RTG telah meningkatkan ketahanan struktur bangunan, menjadikan Lombok lebih siap menghadapi gempa di masa mendatang.
5. Kolaborasi Lintas Sektor: Koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI/Polri, NGO nasional dan internasional, serta sektor swasta, berjalan cukup efektif dalam fase tanggap darurat dan awal rekonstruksi.

Tantangan dan Area Perbaikan:

1. Akurasi Data dan Verifikasi: Data awal penerima bantuan seringkali bermasalah, menyebabkan keterlambatan pencairan dana dan menimbulkan kecemburuan sosial. Proses verifikasi yang berulang kali juga menghambat.
2. Birokrasi dan Pencairan Dana: Meskipun swakelola dimaksudkan untuk mempercepat, proses birokrasi dan tahapan pencairan dana yang berlapis terkadang menyebabkan keterlambatan, terutama bagi masyarakat yang kurang literasi administrasi.
3. Kualitas Bangunan yang Bervariasi: Meskipun ada standar RTG, kualitas implementasi di lapangan bervariasi. Beberapa Pokmas atau individu kurang mematuhi standar teknis, sehingga hasil akhir kurang optimal.
4. Isu Lahan dan Legalitas: Beberapa kasus pembangunan kembali terhambat oleh masalah legalitas lahan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah atau tinggal di area rawan bencana.
5. Pemulihan Ekonomi dan Psikososial yang Lambat: Meskipun rumah terbangun, pemulihan mata pencarian dan kondisi ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat. Dampak psikologis gempa juga masih membekas dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
6. Inklusivitas: Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau kepala keluarga perempuan, terkadang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses bantuan dan berpartisipasi dalam proses swakelola.
7. Transisi dari Bantuan ke Kemandirian: Membangun kembali secara fisik adalah satu hal, tetapi membangun kembali kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat membutuhkan strategi jangka panjang yang lebih terintegrasi.

Dampak dan Pembelajaran untuk Masa Depan

Penilaian program rekonstruksi Lombok memberikan dampak dan pembelajaran yang signifikan:

• Peningkatan Resiliensi Komunitas: Secara keseluruhan, masyarakat Lombok kini memiliki kesadaran dan kapasitas yang lebih baik dalam membangun rumah tahan gempa, meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana serupa di masa depan.
• Model Swakelola sebagai Referensi: Meskipun dengan berbagai tantangan, pendekatan swakelola telah menjadi model penting yang dapat diadaptasi untuk program rekonstruksi di daerah lain, dengan catatan perbaikan pada mekanisme pendampingan dan pencairan dana.
• Pentingnya Data yang Akurat: Pembelajaran terbesar adalah pentingnya sistem data kebencanaan yang terintegrasi dan akurat sejak awal untuk menghindari masalah di kemudian hari.
• Pemulihan Holistik: Rekonstruksi tidak hanya tentang fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis. Pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dari awal sangat diperlukan.
• Kolaborasi Multistakeholder: Kekuatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah adalah kunci keberhasilan, namun perlu diperkuat dalam hal koordinasi dan akuntabilitas.

Rekomendasi untuk Perbaikan dan Penguatan

Berdasarkan temuan penilaian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Perkuat Sistem Data dan Verifikasi: Kembangkan sistem database korban bencana yang akurat, transparan, dan terintegrasi antar lembaga sejak fase tanggap darurat.
2. Sederhanakan Prosedur dan Alur Dana: Perbaiki alur birokrasi dan pencairan dana agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
3. Tingkatkan Pendampingan Teknis dan Pengawasan Kualitas: Perkuat peran fasilitator dan pengawas teknis di lapangan untuk memastikan standar RTG dipatuhi dan kualitas bangunan terjaga.
4. Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Psikososial Jangka Panjang: Integrasikan program pemulihan mata pencarian, pelatihan keterampilan, dan layanan dukungan psikososial sebagai bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi.
5. Perkuat Inklusivitas: Pastikan kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus dan dukungan yang disesuaikan agar tidak tertinggal dalam proses pemulihan.
6. Institusionalisasi Pembelajaran: Dokumentasikan secara sistematis semua pembelajaran dari program Lombok dan jadikan sebagai pedoman untuk penanganan bencana di masa mendatang.

Kesimpulan: Menuju Lombok yang Lebih Tangguh

Penilaian program rekonstruksi pasca-gempa di Lombok adalah cermin dari kompleksitas dan ambisi sebuah bangsa dalam menghadapi bencana. Ia menunjukkan bahwa meskipun penuh tantangan, dengan tekad, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat, sebuah wilayah dapat bangkit dari keterpurukan. Lombok telah melampaui puing-puing fisik, tidak hanya dengan membangun kembali struktur, tetapi juga dengan menumbuhkan resiliensi dalam jiwanya.

Pembelajaran dari Lombok ini akan menjadi warisan berharga bagi Indonesia dan dunia, menegaskan bahwa membangun kembali pasca-bencana adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut adaptasi, kolaborasi, dan komitmen untuk selalu "membangun kembali lebih baik" – tidak hanya bangunan, tetapi juga sistem, kapasitas, dan harapan masyarakat.