Penilaian Kinerja TVRI selaku Media Publik

TVRI: Antara Mandat dan Realitas – Menilai Kinerja Media Publik di Era Disrupsi

Pendahuluan

Di tengah hiruk pikuk lanskap media yang didominasi oleh kecepatan informasi digital dan persaingan komersial, TVRI (Televisi Republik Indonesia) berdiri sebagai entitas unik dengan mandat historis dan konstitusional sebagai media publik. Lebih dari sekadar stasiun televisi, TVRI adalah pilar informasi, edukasi, dan hiburan yang seharusnya merefleksikan keberagaman Indonesia, melayani kepentingan publik, dan menjadi perekat bangsa. Namun, dalam realitas yang serba cepat dan penuh disrupsi ini, seberapa efektifkah TVRI menjalankan perannya? Penilaian kinerja TVRI bukan hanya sekadar mengukur rating atau pendapatan, melainkan mengukur sejauh mana ia mampu mewujudkan cita-cita sebagai media publik yang relevan dan kredibel.

Pilar-Pilar Penilaian Kinerja Media Publik

Untuk mengevaluasi kinerja TVRI secara komprehensif, kita perlu merujuk pada beberapa pilar fundamental yang menjadi ciri khas media publik:

  1. Akurasi, Objektivitas, dan Independensi Informasi:

    • Harapan: Sebagai media publik, TVRI diharapkan menyajikan berita dan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memihak. Ia harus menjadi sumber tepercaya yang bebas dari tekanan politik, kepentingan kelompok, maupun pengaruh komersial. Liputan yang mendalam, investigatif, dan verifikatif adalah kuncinya.
    • Kinerja TVRI: TVRI memiliki keuntungan tidak terikat pada rating atau iklan sekompetitif media swasta, yang seharusnya memungkinkannya fokus pada jurnalisme berkualitas. Dalam beberapa kasus, TVRI mampu menyajikan informasi penting dan siaran langsung acara kenegaraan dengan cakupan yang luas. Namun, tantangan independensi masih kerap menjadi sorotan, terutama terkait dengan alokasi anggaran dari APBN dan potensi intervensi dari pemerintah atau elit politik. Persepsi publik terhadap independensi TVRI terkadang masih tercampur dengan citra sebagai "corong pemerintah," meskipun upaya untuk membangun independensi telah dilakukan melalui UU Penyiaran dan tata kelola internal.
  2. Edukasi dan Pencerahan Publik:

    • Harapan: Media publik memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat. Program edukasi, budaya, ilmu pengetahuan, dan sosial harus menjadi tulang punggung siarannya, tidak hanya di kota besar tetapi juga menjangkau pelosok negeri.
    • Kinerja TVRI: Ini adalah salah satu kekuatan historis TVRI. Dengan jaringan stasiun daerah yang luas, TVRI memiliki potensi besar untuk menayangkan program-program yang mengangkat budaya lokal, kearifan lokal, dan pendidikan di daerah. Selama pandemi COVID-19, TVRI juga berperan vital dalam program "Belajar dari Rumah." Namun, tantangannya adalah bagaimana mengemas konten edukasi agar tetap menarik dan relevan bagi generasi muda yang terbiasa dengan format digital yang lebih dinamis. Kualitas produksi dan inovasi konten edukasi perlu terus ditingkatkan agar tidak terkesan kuno atau membosankan.
  3. Representasi Keberagaman dan Jangkauan Nasional:

    • Harapan: Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. TVRI, sebagai media publik, harus menjadi cerminan dari keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, dan budaya di seluruh wilayahnya. Program-program yang mengangkat isu-isu daerah, bahasa daerah, dan perspektif dari berbagai komunitas adalah esensial. Jangkauan siaran yang merata hingga ke daerah terpencil juga merupakan mandat penting.
    • Kinerja TVRI: Dengan infrastruktur yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), TVRI unggul dalam hal jangkauan dibandingkan banyak media swasta. Keberadaan TVRI daerah memungkinkan representasi konten lokal. Namun, tantangan ada pada kualitas produksi dan alokasi sumber daya untuk stasiun daerah agar dapat menghasilkan konten yang setara dengan standar nasional, serta memastikan bahwa keberagaman tidak hanya ditampilkan secara simbolis tetapi juga secara substansial dalam narasi dan perspektif program.
  4. Akuntabilitas dan Transparansi:

    • Harapan: Sebagai entitas yang didanai oleh pajak rakyat, TVRI harus akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan, operasional, dan pengambilan keputusannya. Mekanisme pengaduan publik dan respons terhadap masukan masyarakat harus berfungsi dengan baik.
    • Kinerja TVRI: TVRI tunduk pada audit keuangan negara dan regulasi yang berlaku. Namun, proses akuntabilitas dan transparansi yang lebih proaktif, seperti pelaporan kinerja yang mudah diakses publik atau forum dialog rutin dengan pemangku kepentingan, perlu terus didorong. Respon terhadap kritik dan masukan dari masyarakat juga harus lebih cepat dan adaptif.
  5. Inovasi dan Relevansi di Era Digital:

    • Harapan: Media publik tidak boleh tertinggal zaman. Adaptasi terhadap teknologi baru, platform digital (streaming, media sosial), dan format konten yang inovatif adalah krusial untuk tetap relevan, terutama bagi generasi muda.
    • Kinerja TVRI: TVRI telah berupaya melakukan transformasi digital, antara lain dengan menghadirkan layanan streaming TVRI Klik dan aktif di berbagai platform media sosial. Beberapa program mulai mengadopsi gaya presentasi yang lebih modern. Namun, kecepatan adaptasi dan investasi pada teknologi serta sumber daya manusia yang mumpuni di bidang digital masih menjadi tantangan. Konten yang viral atau memiliki daya tarik kuat di ranah digital masih belum menjadi kekuatan utama TVRI, yang berpotensi membuatnya kehilangan audiens dari generasi milenial dan Gen Z.

Tantangan dan Rekomendasi

TVRI menghadapi berbagai tantangan kompleks:

  • Pendanaan: Ketergantungan pada APBN seringkali membatasi inovasi dan investasi. Model pendanaan yang lebih stabil dan independen (misalnya, melalui iuran publik yang transparan) bisa menjadi solusi.
  • Birokrasi dan SDM: Sebagai lembaga negara, TVRI terkadang masih menghadapi tantangan birokrasi yang kaku. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di bidang jurnalisme, produksi, maupun teknologi digital, adalah mutlak.
  • Persaingan: Media swasta dan platform digital menawarkan konten yang lebih beragam dan seringkali lebih menarik secara visual. TVRI harus menemukan ceruk uniknya dan meningkatkan kualitas produksinya.
  • Persepsi Publik: Membangun kembali kepercayaan dan persepsi sebagai media yang benar-benar independen dan melayani publik secara utuh adalah pekerjaan rumah yang berkelanjutan.

Rekomendasi:

  1. Penguatan Independensi: Perkuat landasan hukum dan tata kelola yang menjamin independensi redaksional dan operasional dari intervensi politik dan komersial.
  2. Model Pendanaan Inovatif: Kaji ulang model pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN, misalnya dengan mekanisme iuran publik yang transparan dan akuntabel, atau diversifikasi sumber pendapatan tanpa mengorbankan mandat publik.
  3. Investasi pada SDM dan Teknologi: Alokasikan anggaran yang signifikan untuk pelatihan jurnalis, produser, dan teknisi, serta modernisasi peralatan dan infrastruktur digital.
  4. Inovasi Konten: Dorong eksperimen format dan gaya konten, terutama untuk platform digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai edukasi dan keberimbangan. Libatkan komunitas kreatif muda.
  5. Akuntabilitas Publik Proaktif: Lebih terbuka dalam melaporkan kinerja, keuangan, dan respons terhadap masukan publik. Bangun platform interaktif untuk dialog dengan masyarakat.
  6. Fokus pada Keunikan: Manfaatkan keunggulan jangkauan nasional dan representasi lokal sebagai pembeda utama dari media lain.

Kesimpulan

TVRI adalah aset bangsa yang tak ternilai, memiliki potensi besar untuk menjadi jangkar informasi yang stabil dan agen pencerahan di tengah badai disrupsi. Penilaian kinerjanya menunjukkan bahwa meskipun telah banyak upaya dilakukan, perjalanan menuju media publik yang ideal masih panjang. Dengan komitmen kuat terhadap independensi, inovasi berkelanjutan, dan fokus tanpa henti pada pelayanan publik, TVRI dapat terus relevan, dipercaya, dan benar-benar menjadi "Rumah Informasi dan Inspirasi Bangsa" bagi seluruh rakyat Indonesia. Investasi pada TVRI adalah investasi pada masa depan bangsa yang cerdas dan terinformasi.

Exit mobile version