Ketika Pemekaran Menjadi Bumerang: Mengurai Dampak pada Efisiensi Pemerintahan Daerah
Pemekaran wilayah, sebuah strategi yang digadang-gadang mampu mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberdayakan masyarakat lokal, telah menjadi fenomena umum di Indonesia pasca-reformasi. Dengan janji-janji manis tentang kemandirian dan kemajuan, puluhan bahkan ratusan daerah otonom baru (DOB) lahir. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, seringkali muncul pertanyaan krusial: Apakah pemekaran wilayah benar-benar meningkatkan efisiensi pemerintahan, atau justru menjadi bumerang yang menghambatnya?
Efisiensi pemerintahan mengacu pada kemampuan suatu entitas pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya—seperti pelayanan publik yang optimal, pembangunan yang merata, dan tata kelola yang baik—dengan penggunaan sumber daya (finansial, manusia, dan waktu) yang minimal. Sayangnya, pengalaman menunjukkan bahwa pemekaran wilayah seringkali justru menimbulkan persoalan baru yang menggerogoti efisiensi ini dari berbagai sisi.
Berikut adalah uraian detail mengenai dampak negatif pemekaran wilayah terhadap efisiensi pemerintahan:
1. Pembengkakan Anggaran dan Beban Keuangan Daerah
Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan beban anggaran daerah yang signifikan. Pembentukan daerah otonom baru berarti harus ada struktur pemerintahan baru, mulai dari kantor bupati/wali kota, DPRD, hingga dinas-dinas teknis. Ini memerlukan:
- Gaji dan Tunjangan Aparatur: Pengangkatan pejabat baru, staf administrasi, dan anggota DPRD membutuhkan alokasi dana yang besar untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- Infrastruktur Fisik: Pembangunan atau renovasi gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas, dan fasilitas pendukung lainnya menelan biaya investasi yang tidak sedikit.
- Operasional Rutin: Biaya operasional sehari-hari seperti listrik, air, telepon, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa turut membengkak.
Akibatnya, daerah otonom baru seringkali sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, atau bahkan harus berutang. Sebagian besar anggaran justru tersedot untuk belanja rutin dan operasional, meninggalkan porsi yang sangat kecil untuk belanja modal atau program-program pembangunan yang semestinya menjadi tujuan utama pemekaran. Ini secara langsung mengurangi efisiensi dalam alokasi sumber daya untuk pembangunan.
2. Pembengkakan Birokrasi dan Duplikasi Fungsi
Pemekaran otomatis menciptakan birokrasi baru. Daerah baru akan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mirip dengan daerah induknya. Hal ini seringkali menyebabkan:
- Rantai Birokrasi yang Lebih Panjang: Proses perizinan, pengambilan keputusan, dan koordinasi bisa menjadi lebih kompleks dan memakan waktu karena harus melalui struktur yang baru.
- Duplikasi Fungsi: Dalam beberapa kasus, ada potensi duplikasi program atau fungsi antara daerah induk dan daerah baru, terutama jika koordinasi tidak berjalan baik di masa transisi. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan membingungkan masyarakat.
- Kurangnya Efisiensi dalam Pelayanan: Alih-alih mendekatkan pelayanan, birokrasi yang gemuk tanpa peningkatan kapasitas justru bisa memperlambat pelayanan publik karena proses yang berbelit dan kurangnya sinkronisasi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
Daerah pemekaran seringkali menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan SDM yang kompeten dan berpengalaman.
- Kekurangan Pejabat Berpengalaman: Pejabat senior yang cakap cenderung enggan pindah ke daerah baru yang fasilitas dan kariernya belum terjamin. Akibatnya, posisi-posisi kunci seringkali diisi oleh pejabat yang kurang berpengalaman atau berasal dari daerah lain yang kurang memahami konteks lokal.
- Pembajakan SDM: Terkadang, daerah baru "membajak" SDM dari daerah induk, yang justru melemahkan kapasitas daerah induk tanpa jaminan kualitas di daerah baru.
- Kualitas Pelayanan yang Menurun: SDM yang kurang mumpuni akan berdampak langsung pada kualitas perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan proyek, dan tentu saja, kualitas pelayanan publik. Ini mengurangi efisiensi dalam pencapaian target pembangunan.
4. Degradasi Kualitas Pelayanan Publik di Awal Pembentukan
Meskipun tujuan pemekaran adalah mendekatkan pelayanan, pada tahap awal, kualitas pelayanan justru sering menurun:
- Ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP): Daerah baru mungkin belum memiliki SOP yang matang dan teruji, menyebabkan kebingungan bagi aparatur dan masyarakat.
- Kurangnya Fasilitas Pendukung: Kantor pelayanan yang belum memadai, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan kurangnya sarana transportasi dapat menghambat akses dan kualitas pelayanan.
- Fokus pada Administratif: Energi pemerintah daerah baru seringkali terkuras untuk membangun struktur dan sistem administratif, bukan pada peningkatan kualitas layanan inti.
5. Tantangan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemekaran menciptakan entitas baru yang harus berkoordinasi tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan daerah induknya.
- Konflik Kepentingan: Seringkali terjadi konflik batas wilayah, aset, atau pembagian tanggung jawab antara daerah induk dan daerah baru.
- Ketidakselarasan Kebijakan: Kebijakan pembangunan, tata ruang, atau pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi tidak sinkron jika tidak ada mekanisme koordinasi yang kuat antara daerah induk dan daerah baru, atau antara daerah baru dengan pemerintah pusat. Ini dapat menghambat investasi dan pembangunan regional secara keseluruhan.
6. Potensi Peningkatan Praktik Korupsi
Dengan terbentuknya struktur baru dan anggaran yang dialokasikan, namun seringkali tanpa sistem pengawasan yang kuat dan SDM yang berpengalaman, potensi praktik korupsi dapat meningkat.
- Pengelolaan Anggaran yang Lemah: Pejabat yang belum terlatih dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel bisa menjadi celah bagi penyelewengan.
- Kurangnya Pengawasan: Lembaga pengawasan internal maupun eksternal mungkin belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau penggunaan anggaran di daerah baru.
- Proyek-Proyek Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur baru yang masif di awal pembentukan daerah sering menjadi ladang bagi praktik kolusi dan korupsi.
7. Hambatan Pembangunan dan Kesenjangan Antar Wilayah
Jika anggaran daerah baru lebih banyak tersedot untuk biaya operasional dan administrasi, maka dana untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit) atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan sangat terbatas. Alih-alih mempercepat pembangunan, pemekaran justru bisa memperlambatnya. Selain itu, jika daerah baru tidak memiliki potensi ekonomi yang kuat dan hanya mengandalkan transfer dari pusat, ini justru dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah yang kaya dan yang miskin, serta menciptakan ketergantungan.
Kesimpulan: Pemekaran Bukan Obat Mujarab
Pemekaran wilayah, sejatinya adalah instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk kebaikan. Namun, tanpa perencanaan yang matang, kajian kelayakan yang mendalam (bukan sekadar politis), ketersediaan SDM yang mumpuni, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik, pemekaran justru bisa menjadi bumerang yang mengikis efisiensi pemerintahan.
Efisiensi bukan hanya tentang memecah wilayah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi tentang bagaimana setiap bagian tersebut mampu menjalankan fungsinya secara optimal, melayani masyarakat dengan lebih baik, dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melihat pemekaran bukan sebagai solusi tunggal untuk segala permasalahan daerah, melainkan sebagai sebuah opsi yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan, bukan sekadar penambahan jumlah daerah otonom. Hanya dengan begitu, tujuan mulia pemekaran—yaitu kesejahteraan rakyat—dapat benar-benar tercapai.
