Strategi Pemerintah dalam Mengalami Konflik Laut Tiongkok Selatan

Samudra Ketegangan: Strategi Multidimensi Pemerintah dalam Mengelola Konflik Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan (LTS) adalah salah satu titik panas geopolitik paling kompleks di dunia. Wilayah maritim yang kaya sumber daya ini – mulai dari cadangan minyak dan gas bumi, jalur pelayaran vital, hingga perikanan yang melimpah – menjadi ajang klaim tumpang tindih oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim ekstensif Tiongkok yang merujuk pada "sembilan garis putus-putus" dan aktivitas reklamasi besar-besaran telah meningkatkan ketegangan, mendorong negara-negara lain untuk merumuskan strategi komprehensif guna menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional mereka.

Mengelola konflik LTS bukanlah tugas yang mudah; ia membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan diplomasi, hukum, pertahanan, ekonomi, dan komunikasi. Berikut adalah strategi kunci yang diterapkan oleh berbagai pemerintah yang terlibat dan memiliki kepentingan di kawasan tersebut:

1. Diplomasi dan Multilateralisme: Membangun Konsensus Regional

Strategi utama bagi banyak negara ASEAN dan negara-negara lain yang peduli adalah melalui jalur diplomatik dan multilateral. Ini bertujuan untuk:

• Sentralitas ASEAN: Negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) berupaya mempertahankan sentralitas mereka dalam menyelesaikan isu LTS. Melalui forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), mereka mendorong dialog, transparansi, dan pembangunan kepercayaan. Fokus utama adalah negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) yang mengikat secara hukum antara ASEAN dan Tiongkok, yang diharapkan dapat mencegah insiden dan mengelola perilaku di laut.
• Dialog Bilateral: Meskipun multilateralisme penting, dialog bilateral dengan Tiongkok juga terus berlangsung. Ini memungkinkan setiap negara untuk membahas isu-isu spesifik terkait klaim mereka secara langsung, meskipun seringkali dengan hasil yang terbatas mengingat posisi Tiongkok yang tegas.
• PBB dan Hukum Internasional: Menggunakan kerangka Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagai landasan hukum. Negara-negara secara konsisten menegaskan bahwa semua klaim harus sesuai dengan UNCLOS, menolak klaim historis yang tidak memiliki dasar hukum laut internasional.

2. Pendekatan Hukum dan Arbitrase: Kekuatan Aturan Internasional

Beberapa negara, terutama Filipina, telah mengambil langkah berani dengan menempuh jalur hukum internasional untuk menantang klaim Tiongkok.

• Kasus Arbitrase Filipina vs. Tiongkok (2016): Filipina membawa kasusnya ke Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, yang pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim "sembilan garis putus-putus" Tiongkok tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS. Putusan ini juga menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.
• Penegasan UNCLOS: Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Uni Eropa secara aktif mendukung putusan arbitrase tersebut dan terus menyerukan semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, sebagai satu-satunya kerangka hukum yang relevan. Meskipun Tiongkok menolak putusan tersebut, putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara-negara penggugat.

3. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Keamanan Maritim: Deterensi dan Perlindungan

Meskipun diplomasi diutamakan, peningkatan kapasitas militer dan keamanan maritim juga menjadi prioritas bagi negara-negara penggugat dan negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS.

• Modernisasi Angkatan Laut dan Penjaga Pantai: Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia telah berinvestasi dalam modernisasi kapal perang, kapal patroli, sistem pengawasan maritim, dan pesawat intai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memantau dan melindungi wilayah perairan mereka.
• Latihan Bersama dan Kemitraan: Melakukan latihan militer dan keamanan bersama dengan negara-negara sekutu (seperti AS, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa) untuk meningkatkan interoperabilitas, berbagi intelijen, dan memperkuat kemampuan respons terhadap ancaman maritim. Latihan ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan.
• Kehadiran dan Patroli: Meningkatkan frekuensi patroli dan kehadiran di wilayah-wilayah yang disengketakan untuk menegaskan kedaulatan dan menantang tindakan koersif atau ilegal oleh pihak lain.

4. Aliansi Strategis dan Kemitraan Eksternal: Menyeimbangkan Pengaruh

Negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam klaim tetapi memiliki kepentingan dalam stabilitas regional, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, memainkan peran penting dalam strategi penyeimbangan.

• Kebebasan Navigasi (FONOPs): Amerika Serikat secara rutin melakukan Operasi Kebebasan Navigasi (Freedom of Navigation Operations/FONOPs) di LTS untuk menantang klaim maritim yang tidak konsisten dengan hukum internasional dan menegaskan hak semua negara untuk berlayar dan terbang bebas di perairan internasional.
• Kemitraan Keamanan: Pembentukan atau penguatan kemitraan keamanan seperti Quad (Quadrilateral Security Dialogue antara AS, Jepang, Australia, dan India) dan AUKUS (aliansi keamanan antara Australia, Inggris, dan AS) secara tidak langsung berkontribusi pada penyeimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, termasuk LTS.
• Bantuan Pembangunan Kapasitas: Negara-negara eksternal juga memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan peralatan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk memperkuat kemampuan keamanan maritim mereka.

5. Pendekatan Ekonomi dan Sumber Daya: Menjaga Kepentingan Nasional

Kepentingan ekonomi di LTS sangat besar, dan strategi juga mencakup aspek ini.

• Eksplorasi Sumber Daya: Negara-negara penggugat terus berupaya melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di ZEE mereka, seringkali menghadapi tekanan atau gangguan dari Tiongkok. Mereka mencari mitra internasional untuk proyek-proyek ini demi dukungan politik dan teknis.
• Diversifikasi Ekonomi: Beberapa negara berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dengan mendiversifikasi mitra dagang dan investasi, meskipun ini adalah tantangan besar mengingat ukuran ekonomi Tiongkok.
• Perlindungan Nelayan: Pemerintah berupaya keras melindungi hak dan keselamatan nelayan mereka yang sering menjadi korban insiden di wilayah sengketa.

6. Komunikasi Publik dan Narasi: Membentuk Opini Internasional

Penting bagi setiap pemerintah untuk mengelola narasi dan opini publik, baik di dalam negeri maupun secara internasional.

• Edukasi Publik: Menginformasikan warga negara tentang pentingnya LTS bagi kedaulatan dan ekonomi nasional.
• Diplomasi Publik: Secara aktif menyuarakan posisi mereka di forum-forum internasional, melalui media, dan saluran diplomatik untuk mendapatkan dukungan global dan menyoroti pelanggaran hukum internasional.

Tantangan dan Prospek ke Depan

Meskipun strategi-strategi ini telah diterapkan, tantangan yang dihadapi sangat besar. Tiongkok terus menunjukkan asertivitasnya melalui taktik "salami-slicing" (pendekatan langkah-demi-langkah yang kecil namun progresif), pembangunan infrastruktur militer di fitur-fitur yang direklamasi, dan kehadiran maritim yang agresif. Kurangnya kesatuan pandangan di antara negara-negara ASEAN dan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok juga menjadi hambatan.

Masa depan LTS akan terus bergantung pada keseimbangan antara upaya diplomatik, penegasan hukum internasional, peningkatan kapasitas pertahanan, dan dinamika aliansi global. Strategi multidimensi ini harus terus diadaptasi dan diperkuat, karena stabilitas di Samudra Ketegangan ini akan sangat menentukan prospek perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan Indo-Pasifik.