Penilaian Program Rekonstruksi Pasca-Gempa di Lombok

Dari Reruntuhan Menuju Ketahanan: Penilaian Kritis Program Rekonstruksi Pasca-Gempa di Lombok

Pada pertengahan tahun 2018, serangkaian gempa bumi dahsyat mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, meninggalkan jejak kehancuran yang luas dan ribuan korban. Gempa-gempa ini tidak hanya merenggut nyawa dan meruntuhkan bangunan, tetapi juga merobohkan harapan dan mata pencarian masyarakat. Respons cepat dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas internasional kemudian melahirkan berbagai program rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun, seiring berjalannya waktu, penting untuk melakukan penilaian kritis terhadap program-program ini. Penilaian bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan sebuah proses esensial untuk memahami efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan upaya pemulihan, sekaligus menjadi pembelajaran berharga untuk penanganan bencana di masa depan.

Latar Belakang dan Konteks Bencana di Lombok

Gempa bumi Lombok yang dimulai pada Juli 2018, dengan puncaknya pada 5 Agustus 2018 (Magnitudo 7.0 SR), menyebabkan kerusakan masif. Lebih dari 550 orang meninggal dunia, ribuan luka-luka, dan ratusan ribu rumah rusak berat, sedang, maupun ringan. Infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan jalan juga tak luput dari dampak. Skala kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi untuk membangun kembali fisik dan mental masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menginisiasi program pembangunan kembali rumah warga dengan skema "Rumah Tahan Gempa (RTG)" atau "Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)". Program ini mengedepankan pendekatan stimulan bantuan dana dan swakelola oleh masyarakat, didampingi oleh fasilitator. Selain itu, berbagai LSM dan organisasi internasional turut berkontribusi dalam pembangunan hunian sementara (huntara), fasilitas sanitasi, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial.

Mengapa Penilaian Program Rekonstruksi Penting?

Penilaian program rekonstruksi pasca-bencana memiliki beberapa tujuan krusial:

1. Akuntabilitas: Memastikan bahwa sumber daya (dana, material, tenaga) telah digunakan secara transparan dan efektif sesuai peruntukannya.
2. Pembelajaran: Mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dan pelajaran yang dapat diambil (lessons learned) untuk perbaikan respons bencana di masa mendatang.
3. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan untuk penyesuaian strategi atau perencanaan program serupa di masa depan.
4. Peningkatan Efektivitas: Mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai dan apakah solusi yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan suara kepada penerima manfaat untuk menyampaikan pengalaman mereka, sehingga program dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil.

Aspek-Aspek Kunci dalam Penilaian Program Rekonstruksi Lombok

Penilaian komprehensif biasanya melibatkan beberapa dimensi utama:

1. Relevansi (Relevance):

   • Sejauh mana program memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang terkena dampak?
   • Apakah desain program (misalnya, skema RTG) sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat?
   • Apakah ada partisipasi masyarakat yang memadai dalam penentuan kebutuhan dan desain program?

2. Efektivitas (Effectiveness):

   • Berapa banyak rumah yang berhasil dibangun atau diperbaiki sesuai standar yang ditentukan?
   • Apakah target jumlah penerima manfaat tercapai?
   • Apakah kualitas bangunan RTG benar-benar tahan gempa dan memenuhi standar keamanan serta kenyamanan hidup?
   • Sejauh mana program pemulihan mata pencarian berhasil mengembalikan pendapatan warga?
   • Apakah fasilitas publik yang dibangun kembali (sekolah, puskesmas) berfungsi optimal?

3. Efisiensi (Efficiency):

   • Apakah sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja) digunakan secara optimal untuk mencapai hasil?
   • Bagaimana perbandingan biaya per unit rumah atau fasilitas dengan standar serupa di tempat lain?
   • Apakah proses birokrasi dan penyaluran dana berjalan lancar atau justru menghambat?

4. Dampak (Impact):

   • Bagaimana program telah mengubah kehidupan penerima manfaat dalam jangka pendek dan panjang? (Misalnya, peningkatan kualitas hidup, kesehatan mental, keamanan).
   • Apakah ada dampak sosial (misalnya, kohesi sosial, kesetaraan gender) atau lingkungan (misalnya, pengelolaan limbah konstruksi) yang signifikan?
   • Sejauh mana program berkontribusi pada pengurangan risiko bencana di masa depan (DRR)?

5. Keberlanjutan (Sustainability):

   • Apakah manfaat program akan terus berlanjut setelah bantuan selesai?
   • Apakah ada peningkatan kapasitas lokal dalam pembangunan, pemeliharaan, dan kesiapsiagaan bencana?
   • Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk merawat dan memelihara rumah atau fasilitas yang dibangun?
   • Apakah program pemulihan ekonomi telah menciptakan peluang yang berkelanjutan bagi masyarakat?

Metodologi Penilaian

Penilaian program rekonstruksi di Lombok dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

• Survei dan Wawancara: Mengumpulkan data langsung dari penerima manfaat, fasilitator, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
• Focus Group Discussions (FGD): Mendapatkan perspektif mendalam dari kelompok-kelompok masyarakat.
• Observasi Lapangan: Meninjau langsung kondisi rumah dan fasilitas yang dibangun, serta interaksi masyarakat.
• Analisis Dokumen: Meninjau laporan program, data anggaran, dan dokumen perencanaan.
• Pemetaan Geospasial: Menggunakan citra satelit dan GIS untuk memantau progres pembangunan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian tidak lepas dari tantangan:

• Ketersediaan Data: Seringkali data awal (baseline) tidak lengkap, menyulitkan pengukuran dampak.
• Atribusi: Sulit untuk secara pasti mengaitkan perubahan positif atau negatif hanya pada satu program, mengingat banyaknya aktor dan intervensi.
• Sensitivitas Politik: Temuan negatif dapat dianggap mengkritik pemerintah atau lembaga tertentu.
• Jangka Waktu: Dampak nyata dari rekonstruksi seringkali baru terlihat dalam jangka panjang, sementara penilaian seringkali dilakukan dalam waktu singkat.
• Partisipasi Masyarakat: Memastikan partisipasi yang representatif dan jujur dari semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Temuan Kunci dan Pembelajaran (Berdasarkan Pola Umum Bencana)

Meskipun setiap penilaian spesifik memiliki temuannya sendiri, pola umum dari rekonstruksi pasca-bencana (yang juga relevan di Lombok) sering menunjukkan:

• Keberhasilan:

  • Kecepatan respons awal dan penyediaan hunian sementara.
  • Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan swakelola.
  • Adanya kebijakan dan kerangka kerja yang mendukung (misalnya, dana stimulan).

• Area Peningkatan:

  • Kualitas dan Pengawasan RTG: Terdapat catatan mengenai kualitas bangunan RTG yang bervariasi, kurangnya pengawasan teknis yang memadai, dan tantangan dalam penerapan standar tahan gempa secara konsisten.
  • Keterlambatan Pencairan Dana: Proses birokrasi dan verifikasi seringkali memperlambat pencairan dana stimulan, menghambat progres pembangunan.
  • Integrasi Pemulihan Mata Pencarian: Fokus seringkali didominasi pada infrastruktur fisik, sementara pemulihan ekonomi dan mata pencarian seringkali terlambat atau kurang terintegrasi.
  • Dukungan Psikososial: Kebutuhan akan dukungan kesehatan mental dan psikososial seringkali terabaikan setelah fase darurat, padahal dampaknya berlangsung lama.
  • Partisipasi Masyarakat yang Bermakna: Meskipun ada skema swakelola, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan desain program masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik.
  • Koordinasi Antar Aktor: Koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat, daerah, LSM, dan sektor swasta dapat menyebabkan tumpang tindih atau kesenjangan dalam bantuan.
  • Pengarusutamaan DRR: Penerapan prinsip pengurangan risiko bencana (DRR) dalam setiap tahapan rekonstruksi masih menjadi tantangan.

Rekomendasi untuk Masa Depan

Berdasarkan pembelajaran yang ada, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program rekonstruksi di masa mendatang:

1. Perkuat Pengawasan Kualitas dan Teknis: Pastikan adanya sistem pengawasan yang ketat dan konsisten untuk semua konstruksi tahan gempa, didukung oleh tenaga ahli yang memadai.
2. Sederhanakan Prosedur dan Percepat Pencairan: Optimalisasi birokrasi dan teknologi untuk mempercepat penyaluran dana stimulan dan proses verifikasi.
3. Integrasi Pemulihan Komprehensif: Program rekonstruksi harus mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis secara terintegrasi sejak awal.
4. Libatkan Masyarakat Sejak Awal: Terapkan pendekatan partisipatif yang bermakna, di mana masyarakat menjadi subjek, bukan hanya objek, pembangunan.
5. Perkuat Kapasitas Lokal: Tingkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan kontraktor lokal dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan rekonstruksi serta DRR.
6. Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Bangun sistem M&E yang kuat sejak awal program, dengan indikator yang jelas dan mekanisme umpan balik yang efektif.
7. Fokus pada Ketahanan Jangka Panjang: Rekonstruksi bukan hanya tentang membangun kembali, tetapi membangun lebih baik (Build Back Better) dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Kesimpulan

Program rekonstruksi pasca-gempa di Lombok adalah upaya kolosal yang menunjukkan semangat gotong royong dan ketahanan bangsa. Penilaian kritis terhadap program-program ini adalah langkah yang tidak terhindarkan untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengambil pelajaran berharga. Dari reruntuhan, Lombok telah bangkit, namun perjalanan menuju ketahanan yang seutuhnya masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan komitmen untuk terus belajar. Dengan memahami apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, kita dapat memastikan bahwa investasi dalam pemulihan tidak hanya membangun kembali fisik, tetapi juga membangun harapan dan masa depan yang lebih aman serta berketahanan bagi seluruh masyarakat.