Penilaian Kebijakan Kartu Prakerja dalam Kurangi Pengangguran

Menguak Efektivitas Kartu Prakerja: Sejauh Mana Mampu Menjaring Pengangguran dan Menggerakkan Roda Ekonomi?

Pengangguran selalu menjadi salah satu tantangan ekonomi makro yang paling mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah, apalagi pasca guncangan pandemi COVID-19, inovasi kebijakan menjadi krusial. Salah satu kebijakan yang diluncurkan dengan ambisi besar adalah Kartu Prakerja. Sejak diluncurkan pada April 2020, program ini menarik perhatian luas karena menjanjikan peningkatan kompetensi dan insentif bagi para pencari kerja, korban PHK, maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, sejauh mana Kartu Prakerja benar-benar efektif dalam menekan angka pengangguran dan menggerakkan roda ekonomi?

Filosofi dan Mekanisme Kartu Prakerja: Sebuah Jembatan Menuju Kompetensi

Kartu Prakerja bukan sekadar program pelatihan biasa; ia adalah skema semi-bantuan sosial yang dirancang untuk dua tujuan utama:

1. Peningkatan Kompetensi: Memberikan pelatihan reskilling (peningkatan keterampilan baru) dan upskilling (peningkatan keterampilan yang sudah ada) agar angkatan kerja lebih relevan dengan kebutuhan pasar.
2. Bantuan Sosial Sementara: Memberikan insentif finansial sebagai jaring pengaman sosial, terutama di awal peluncurannya saat pandemi melanda.

Mekanismenya relatif sederhana namun inovatif: peserta mendaftar secara daring, lolos seleksi, memilih pelatihan dari berbagai mitra digital platform, menyelesaikan pelatihan, dan kemudian menerima insentif biaya mencari kerja serta survei kebekerjaan. Pelatihan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari keterampilan digital, bahasa, kewirausahaan, hingga keahlian teknis spesifik.

Dampak Positif dan Kontribusi Terhadap Penurunan Pengangguran

Meski masih menjadi objek perdebatan, Kartu Prakerja telah menunjukkan beberapa dampak positif yang signifikan:

1. Peningkatan Akses Terhadap Pelatihan: Program ini berhasil menjangkau jutaan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pelatihan berkualitas. Platform digital memudahkan distribusi pelatihan secara masif.
2. Peningkatan Kompetensi Digital: Banyak pelatihan fokus pada keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini secara langsung meningkatkan literasi digital angkatan kerja, membuat mereka lebih adaptif dan kompetitif.
3. Stimulasi Kewirausahaan: Sebagian besar peserta melaporkan bahwa pelatihan kewirausahaan membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja mandiri, yang secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran formal.
4. Fleksibilitas dan Relevansi: Model kemitraan dengan lembaga pelatihan memungkinkan program ini beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Pelatihan yang relevan dengan tren pekerjaan baru dapat segera ditawarkan.
5. Jaring Pengaman Sosial (Terutama di Awal): Pada masa puncak pandemi, insentif finansial berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan dan menjaga daya beli.

Tantangan dan Kritik dalam Implementasi

Di balik potensi positifnya, Kartu Prakerja juga menghadapi sejumlah tantangan dan kritik yang perlu dievaluasi secara jujur:

1. Kualitas dan Relevansi Pelatihan: Tidak semua pelatihan dianggap memiliki kualitas yang seragam atau relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Beberapa kritik menyoroti adanya pelatihan yang terlalu dasar, durasi singkat, atau materi yang bisa didapatkan secara gratis di platform lain.
2. Efektivitas Penyerapan Kerja: Pertanyaan krusial adalah: seberapa banyak peserta yang benar-benar mendapatkan pekerjaan baru atau meningkatkan pendapatan setelah mengikuti pelatihan? Data pasca-pelatihan dan survei kebekerjaan memang menunjukkan tren positif, namun ada tantangan dalam melacak dampak jangka panjang dan membedakan antara penyerapan kerja yang terjadi karena pelatihan atau faktor lain.
3. Aksesibilitas dan Kesenjangan Digital: Meskipun berbasis digital, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses internet atau perangkat yang memadai, sehingga menciptakan kesenjangan akses bagi kelompok rentan di daerah terpencil atau tanpa infrastruktur digital.
4. Verifikasi dan Potensi Penyalahgunaan: Pada fase awal, sempat muncul isu terkait verifikasi peserta dan potensi penyalahgunaan dana atau kepesertaan ganda, meskipun pemerintah telah melakukan perbaikan sistem.
5. Debat "Pelatihan vs. Bantuan Sosial": Perdebatan tentang fokus utama program ini—apakah lebih condong sebagai program pelatihan atau bantuan sosial—masih terus berlangsung. Alokasi dana antara biaya pelatihan dan insentif menjadi sorotan.

Indikator Keberhasilan dan Metrik Penilaian yang Lebih Dalam

Untuk menilai efektivitas Kartu Prakerja secara komprehensif, beberapa indikator dan metrik perlu diperhatikan:

• Tingkat Kebekerjaan Pasca-Pelatihan: Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan baru, kembali bekerja, atau menjadi wirausaha setelah menyelesaikan pelatihan.
• Peningkatan Pendapatan: Adakah peningkatan signifikan pada pendapatan peserta setelah mengikuti program?
• Relevansi Keterampilan: Seberapa relevan keterampilan yang diperoleh dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan? Ini bisa diukur dari gap antara skill supply dan skill demand.
• Kepuasan Peserta: Survei kepuasan terhadap kualitas pelatihan, instruktur, dan relevansi materi.
• Durasi Mencari Kerja: Apakah program ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan?
• Pembentukan Usaha Baru: Jumlah peserta yang berhasil mendirikan atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.

Rekomendasi dan Prospek ke Depan

Untuk memaksimalkan dampak Kartu Prakerja dalam mengurangi pengangguran, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Kurasi dan Kualitas Pelatihan: Memperketat standar lembaga pelatihan dan materi, serta memastikan relevansi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Kolaborasi yang lebih erat dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk merancang kurikulum.
2. Fokus pada Job Matching dan Penempatan Kerja: Tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga memfasilitasi job matching antara lulusan Prakerja dengan perusahaan yang membutuhkan. Membangun ekosistem yang lebih terintegrasi dengan platform lowongan kerja.
3. Ekspansi Jangkauan dan Inklusi: Mengatasi kesenjangan digital dengan menyediakan akses pelatihan luring di daerah terpencil atau melalui pusat komunitas, serta program pendampingan bagi peserta yang kurang familiar dengan teknologi.
4. Evaluasi Dampak Jangka Panjang yang Lebih Robust: Membangun sistem pelacakan alumni yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak program terhadap karir dan pendapatan mereka dalam jangka waktu lebih panjang.
5. Sinergi dengan Kebijakan Lain: Mengintegrasikan Kartu Prakerja dengan kebijakan ketenagakerjaan lainnya, seperti program magang, inkubator bisnis, atau subsidi upah untuk sektor tertentu.
6. Penyempurnaan Model Insentif: Meninjau kembali komposisi insentif agar lebih berorientasi pada hasil (misalnya, insentif tambahan jika peserta berhasil mendapatkan pekerjaan) atau menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi.

Kesimpulan

Kartu Prakerja adalah sebuah kebijakan ambisius yang memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan pengangguran di Indonesia. Sebagai program yang adaptif dan berbasis teknologi, ia telah berhasil menjangkau jutaan orang, membekali mereka dengan keterampilan baru, dan menjadi jaring pengaman sosial di masa sulit. Namun, efektivitasnya dalam menekan angka pengangguran secara signifikan masih memerlukan penguatan di berbagai lini, terutama dalam hal kualitas pelatihan, relevansi dengan pasar kerja, dan mekanisme penyerapan kerja pasca-pelatihan.

Pemerintah perlu terus berinovasi, mendengarkan masukan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa Kartu Prakerja benar-benar menjadi "jembatan emas" yang efektif bagi angkatan kerja Indonesia untuk beradaptasi, berdaya saing, dan pada akhirnya, menggerakkan roda perekonomian nasional menuju masa depan yang lebih cerah.