Analisis APBN 2024 serta Akibatnya terhadap Pembangunan Nasional

APBN 2024: Kompas Strategis Pembangunan Nasional di Tengah Gejolak Global dan Transisi Kepemimpinan

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling krusial bagi sebuah negara. Ia bukan sekadar catatan angka penerimaan dan pengeluaran, melainkan cerminan prioritas pembangunan, alat stabilisasi ekonomi, dan motor penggerak pertumbuhan. APBN 2024, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, hadir dalam konteks yang unik: pemulihan ekonomi pasca-pandemi, ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga komoditas, serta tahun politik yang krusial bagi Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap postur APBN 2024 beserta implikasinya terhadap pembangunan nasional menjadi sangat relevan.

I. Postur APBN 2024: Fondasi dan Prioritas

APBN 2024 dirancang dengan asumsi dasar ekonomi makro yang terukur, mencerminkan optimisme yang terukur namun tetap mewaspadai risiko. Asumsi tersebut meliputi:

• Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan 5,2%, menunjukkan upaya menjaga momentum pemulihan.
• Inflasi: Ditargetkan 2,8%, menjaga daya beli masyarakat.
• Nilai Tukar Rupiah: Diasumsikan Rp15.000 per Dolar AS, mencerminkan stabilitas eksternal.
• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): Diasumsikan US$82 per barel, memperhitungkan volatilitas global.

Dari asumsi tersebut, APBN 2024 memiliki postur sebagai berikut:

A. Pendapatan Negara:
Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun. Sumber utama pendapatan masih didominasi oleh:

1. Penerimaan Perpajakan: Rp2.309,9 triliun, yang mencakup pajak dan bea cukai. Strategi pengumpulannya fokus pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp492,0 triliun, dari SDA, laba BUMN, dan pelayanan publik.
3. Hibah: Rp0,4 triliun.

Optimalisasi pendapatan ini krusial untuk menjaga ruang fiskal di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.

B. Belanja Negara:
Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan fokus pada keberlanjutan program prioritas dan dukungan terhadap transisi pemerintahan. Alokasi belanja ini terbagi dua:

1. Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.446,5 triliun. Prioritas utamanya meliputi:
   • Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): Anggaran pendidikan (20% APBN) untuk peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, beasiswa, dan pendidikan vokasi. Anggaran kesehatan untuk penguatan layanan primer, penurunan stunting, dan pengembangan industri farmasi.
   • Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan konektivitas, energi, irigasi, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai motor pertumbuhan baru.
   • Perlindungan Sosial: Melanjutkan program jaring pengaman sosial seperti PKH, BPNT, dan subsidi, untuk menjaga daya beli dan mengentaskan kemiskinan.
   • Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum: Peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.
   • Ketahanan Pangan dan Energi: Mendukung swasembada dan diversifikasi energi.
   • Hilirisasi Industri: Memberikan insentif dan dukungan untuk peningkatan nilai tambah komoditas.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp857,6 triliun. TKDD berperan vital dalam mendukung pembangunan di daerah, memastikan pemerataan, dan mengurangi disparitas antarwilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.

C. Defisit dan Pembiayaan:
APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Angka ini kembali di bawah batas aman 3% PDB, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap konsolidasi fiskal. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan utang, terutama dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik di pasar domestik maupun internasional, serta pinjaman.

II. Akibat APBN 2024 terhadap Pembangunan Nasional

APBN 2024 memiliki implikasi yang mendalam dan multidimensional terhadap pembangunan nasional:

A. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makro:
Dengan alokasi belanja yang ekspansif, APBN 2024 berperan sebagai stimulus fiskal. Belanja pemerintah, terutama untuk infrastruktur dan belanja sosial, akan mendorong permintaan domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil. Konsolidasi fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB juga memberikan sinyal positif kepada investor, menjaga kepercayaan pasar, dan mendukung stabilitas nilai tukar serta inflasi.

B. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
Fokus pada pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang. Alokasi anggaran yang besar diharapkan tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga kualitas pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, serta kesehatan masyarakat. Penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi, dan pengembangan talenta digital akan menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.

C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas:
Lanjutan proyek infrastruktur, termasuk IKN, akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat untuk menarik investasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

D. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan:
Program perlindungan sosial yang berkelanjutan seperti PKH dan BPNT sangat vital dalam menjaga daya beli kelompok rentan, mengurangi angka kemiskinan ekstrem, dan menekan ketimpangan pendapatan. TKDD juga berperan penting dalam pemerataan pembangunan di daerah, memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga menyentuh pelosok desa.

E. Mendukung Transformasi Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan:
APBN 2024 mengalokasikan anggaran untuk hilirisasi industri, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mentah menjadi produk jadi. Ini adalah langkah krusial menuju industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, dukungan terhadap transisi energi dan ekonomi hijau (misalnya melalui pembangunan infrastruktur energi terbarukan) menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

F. Tantangan dan Potensi Risiko:
Meskipun optimistis, pelaksanaan APBN 2024 tidak lepas dari tantangan:

1. Gejolak Ekonomi Global: Risiko resesi global, inflasi yang persisten, dan volatilitas harga komoditas dapat memengaruhi penerimaan negara dan memicu tekanan pada anggaran.
2. Efektivitas Belanja: Penyerapan anggaran yang tidak optimal atau penyimpangan dalam implementasi program dapat mengurangi dampak positif APBN terhadap pembangunan. Pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik sangat diperlukan.
3. Tahun Politik: Dinamika politik menjelang dan setelah Pemilu 2024 dapat memengaruhi stabilitas kebijakan dan eksekusi program.
4. Manajemen Utang: Meskipun defisit terkendali, pengelolaan utang tetap menjadi perhatian agar rasio utang terhadap PDB tetap pada level yang berkelanjutan.

Kesimpulan

APBN 2024 adalah sebuah kompas strategis yang menunjukkan arah pembangunan nasional Indonesia di tengah kompleksitas tantangan domestik dan global. Dengan alokasi yang terarah pada peningkatan SDM, infrastruktur, perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi, APBN ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Namun, potensi ini hanya dapat terwujud sepenuhnya dengan eksekusi yang cermat, efisien, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan dari sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menerjemahkan angka-angka anggaran menjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2024 bukan hanya angka, melainkan harapan dan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.