Analisis APBN 2024 serta Akibatnya terhadap Pembangunan Nasional

APBN 2024: Arsitek Pembangunan di Tengah Tantangan Global – Membedah Strategi dan Dampaknya bagi Masa Depan Indonesia

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen fiskal vital yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara. Di Indonesia, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan jaring pengaman sosial. APBN 2024, sebagai APBN terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengemban tugas ganda: menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global sekaligus menuntaskan agenda pembangunan prioritas yang telah dicanangkan.

Disahkan dengan asumsi makro yang realistis namun optimis, APBN 2024 dirancang untuk menjadi arsitek pembangunan yang responsif terhadap dinamika global dan domestik. Artikel ini akan membedah postur APBN 2024, menyoroti fokus strategisnya, serta menganalisis implikasinya terhadap pembangunan nasional, lengkap dengan potensi positif maupun tantangan yang menyertainya.

Pilar Utama APBN 2024: Asumsi Makro dan Postur Anggaran

APBN 2024 disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi yang mencerminkan optimisme namun tetap berhati-hati:

• Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan 5,2%. Angka ini menunjukkan keyakinan pada momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan dorongan dari konsumsi domestik serta investasi.
• Inflasi: Diproyeksikan 2,8%. Target inflasi yang terkendali ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
• Nilai Tukar Rupiah: Diasumsikan Rp15.700 per dolar AS. Asumsi ini mencerminkan fluktuasi mata uang global dan upaya menjaga daya saing ekspor.
• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): Ditetapkan US$82 per barel. Angka ini mempertimbangkan dinamika geopolitik dan pasokan energi global.
• Suku Bunga SUN 10 Tahun: Diperkirakan 6,7%. Asumsi ini penting untuk perhitungan biaya utang pemerintah.

Dengan asumsi tersebut, postur APBN 2024 adalah sebagai berikut:

• Pendapatan Negara: Ditargetkan Rp2.802,3 triliun, didominasi oleh penerimaan perpajakan (sekitar 82%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah terus berupaya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.
• Belanja Negara: Direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat (Rp2.446,5 triliun) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.
• Defisit Anggaran: Diproyeksikan Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Angka ini melanjutkan komitmen konsolidasi fiskal di bawah batas 3% PDB, menunjukkan disiplin anggaran yang kuat.
• Pembiayaan Anggaran: Sebesar Rp522,8 triliun, sebagian besar akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Fokus Strategis APBN 2024: Prioritas Pembangunan Nasional

APBN 2024 didesain untuk menjadi katalis bagi akselerasi pembangunan dengan enam fokus utama:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

   • Pendidikan: Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun (20% APBN) diarahkan untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta keberlanjutan beasiswa LPDP.
   • Kesehatan: Anggaran kesehatan sebesar Rp187,5 triliun difokuskan pada penguatan sistem kesehatan primer, pencegahan stunting, penanganan penyakit tidak menular, dan peningkatan akses layanan kesehatan yang merata.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur:

   • Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, bendungan, sanitasi) untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendukung ketahanan pangan.
   • Mendukung proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai episentrum baru pertumbuhan dan simbol transformasi Indonesia.
   • Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi.

3. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:

   • Mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
   • Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai komitmen transisi energi.
   • Penguatan UMKM dan koperasi melalui kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan.
   • Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

4. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting:

   • Melalui program perlindungan sosial yang terintegrasi (PKH, BPNT, PBI JKN) serta intervensi spesifik dan sensitif untuk penurunan stunting.
   • Peningkatan anggaran untuk program padat karya yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan.

5. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum:

   • Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparat, dan digitalisasi birokrasi.
   • Peningkatan anggaran untuk penegakan hukum dan keamanan demi terciptanya iklim investasi yang kondusif.

6. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak:

   • APBN 2024 juga mengalokasikan dana signifikan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi, memastikan proses yang transparan dan akuntabel.

Implikasi APBN 2024 terhadap Pembangunan Nasional

A. Potensi Positif:

• Stimulus Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Belanja pemerintah yang besar, terutama untuk infrastruktur dan program prioritas, akan memicu aktivitas ekonomi, mendorong investasi swasta, dan secara langsung maupun tidak langsung menciptakan lapangan kerja baru.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kapabilitas dan produktivitas angkatan kerja di masa depan, yang esensial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penurunan stunting akan berdampak jangka panjang pada kualitas generasi penerus.
• Pemerataan Pembangunan: Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang besar dan proyek-proyek infrastruktur di berbagai wilayah akan membantu mengurangi kesenjangan antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
• Daya Saing Ekonomi: Program hilirisasi, pengembangan EBT, dan dukungan UMKM akan meningkatkan nilai tambah produk nasional, mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah, dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia di kancah global.
• Ketahanan Sosial: Program perlindungan sosial yang berkesinambungan akan menjaga daya beli masyarakat rentan, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat jaring pengaman sosial di tengah gejolak ekonomi.

B. Tantangan dan Risiko:

• Volatilitas Ekonomi Global: Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan moneter negara maju dapat mempengaruhi asumsi makro, mengganggu target penerimaan negara, atau bahkan memicu gejolak nilai tukar.
• Target Penerimaan Negara yang Ambisius: Meski ada reformasi perpajakan, mencapai target penerimaan yang tinggi membutuhkan upaya ekstra dalam perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan efektivitas pengawasan. Ketergantungan pada penerimaan komoditas juga perlu diwaspadai.
• Efektivitas dan Efisiensi Belanja: Besarnya alokasi anggaran menuntut tata kelola yang baik. Tantangan terletak pada penyerapan anggaran yang optimal, mencegah kebocoran, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah benar-benar menghasilkan dampak positif yang terukur bagi masyarakat dan pembangunan.
• Beban Utang: Meskipun defisit terkendali di bawah 3%, akumulasi utang pemerintah tetap menjadi perhatian. Kemampuan untuk membayar pokok dan bunga utang di masa depan harus terus dijaga, serta efisiensi dalam pengelolaan utang agar tidak membebani anggaran untuk pembangunan.
• Tahun Politik: Sebagai tahun pemilu dan pilkada serentak, terdapat potensi pergeseran fokus kebijakan atau penundaan implementasi program akibat dinamika politik, yang bisa memengaruhi efektivitas belanja dan pencapaian target pembangunan.

Rekomendasi dan Harapan

Untuk memaksimalkan dampak positif APBN 2024 dan memitigasi risikonya, beberapa hal perlu menjadi perhatian:

1. Penguatan Reformasi Struktural: Melanjutkan reformasi di sektor perpajakan, perizinan, dan pasar tenaga kerja untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
2. Optimalisasi Belanja Berkualitas: Prioritaskan belanja yang produktif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, serta transformasi ekonomi. Perketat pengawasan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.
3. Diversifikasi Sumber Penerimaan Negara: Kurangi ketergantungan pada komoditas dan tingkatkan penerimaan dari sektor non-migas dan non-SDA, serta perluas basis pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
4. Pengelolaan Utang yang Pruden: Jaga rasio utang terhadap PDB tetap pada tingkat yang berkelanjutan, dengan fokus pada utang yang digunakan untuk investasi produktif yang dapat menghasilkan pengembalian ekonomi.
5. Sinergi Pusat dan Daerah: Tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan yang didanai APBN dan APBD.

Kesimpulan

APBN 2024 adalah sebuah peta jalan ambisius yang dirancang untuk mengukir masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dengan fokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, dan transformasi ekonomi, APBN ini berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, potensi tersebut hanya akan terealisasi sepenuhnya jika diiringi dengan tata kelola anggaran yang prudent, pelaksanaan program yang efektif dan efisien, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang cepat berubah. APBN 2024 bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan komitmen bangsa untuk terus membangun, menavigasi tantangan, dan menjadi arsitek bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Keberhasilan implementasinya akan menjadi legasi penting bagi fondasi pembangunan nasional di tahun-tahun mendatang.