Akibat Kebijakan Moratorium Hutan terhadap Deforestasi

Moratorium Hutan: Perisai Pelindung atau Jalan Berliku Menuju Nol Deforestasi?

Deforestasi, momok lingkungan global yang tak henti menggerogoti paru-paru dunia, telah lama menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia kerap dituding sebagai salah satu kontributor utama emisi karbon global akibat hilangnya hutan. Menanggapi tekanan domestik dan internasional, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini, yang dimulai sejak 2011 dan dipermanenkan pada 2019 melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan kemudian Peraturan Presiden (Perpres), digadang-gadang sebagai langkah revolusioner untuk menekan laju deforestasi. Namun, seberapa efektifkah perisai ini? Dan apakah jalan menuju nol deforestasi semulus yang dibayangkan?

Memahami Moratorium Hutan: Sebuah Komitmen Konservasi

Pada intinya, kebijakan moratorium hutan adalah penghentian sementara atau permanen penerbitan izin baru untuk konsesi kehutanan (misalnya, untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, atau pertambangan) di area hutan primer dan lahan gambut. Tujuannya jelas: melindungi ekosistem kritis ini dari konversi yang merusak, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperbaiki tata kelola hutan. Hutan primer adalah hutan yang belum terjamah aktivitas manusia secara signifikan, sementara lahan gambut adalah ekosistem basah yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Konservasi kedua jenis ekosistem ini sangat krusial untuk mitigasi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati.

Dampak Positif: Secercah Harapan di Tengah Ancaman

Sejak diberlakukannya moratorium, sejumlah studi dan data pemerintah menunjukkan adanya tren positif dalam penurunan laju deforestasi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa laju deforestasi nasional memang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir pada periode tertentu.

Beberapa keberhasilan yang dapat diatribusikan pada kebijakan ini antara lain:

1. Penurunan Laju Deforestasi: Kebijakan ini secara langsung menghambat pembukaan lahan baru di area-area krusial, terutama hutan primer dan lahan gambut yang sangat rentan. Ini berarti jutaan hektar potensi konsesi yang tadinya bisa diberikan, kini terlindungi.
2. Peningkatan Kesadaran: Moratorium telah meningkatkan kesadaran publik dan sektor swasta akan pentingnya konservasi hutan. Banyak perusahaan, terutama di sektor kelapa sawit, mulai mengadopsi kebijakan "No Deforestation, No Peat, No Exploitation" (NDPE) yang sejalan dengan semangat moratorium.
3. Perbaikan Tata Kelola: Kebijakan ini juga mendorong perbaikan dalam pemetaan dan tata ruang kehutanan. Pemerintah didorong untuk memiliki data yang lebih akurat mengenai tutupan hutan, area yang dilindungi, dan izin-izin yang sudah ada, yang menjadi fondasi penting bagi tata kelola hutan yang lebih baik.
4. Pengurangan Emisi: Dengan menurunnya deforestasi di lahan gambut, risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melepaskan emisi karbon masif juga ikut berkurang, meskipun faktor iklim El Nino tetap menjadi tantangan besar.

Tantangan dan Lubang Jarum Kebijakan: Bayang-bayang Deforestasi yang Bergeser

Meskipun menunjukkan hasil positif, implementasi moratorium hutan bukannya tanpa tantangan dan kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa efektivitasnya masih terbatas dan deforestasi hanya "bergeser" atau terjadi melalui "lubang jarum" kebijakan:

1. Izin yang Terbit Sebelum Moratorium: Moratorium hanya melarang penerbitan izin baru. Ribuan izin yang telah diterbitkan sebelum kebijakan ini berlaku masih tetap sah dan dapat dieksekusi. Akibatnya, deforestasi masih terjadi di area-area konsesi lama, bahkan di dalam wilayah hutan primer atau lahan gambut yang secara ideal seharusnya dilindungi.
2. Deforestasi di Hutan Sekunder: Moratorium berfokus pada hutan primer dan lahan gambut. Ini bisa menyebabkan pergeseran tekanan deforestasi ke hutan sekunder atau area berhutan lainnya yang tidak termasuk dalam peta indikatif moratorium. Hutan sekunder, meskipun bukan hutan perawan, tetap memiliki nilai ekologis dan karbon yang penting.
3. Penegakan Hukum yang Lemah: Kebijakan tanpa penegakan hukum yang kuat akan tumpul. Praktik ilegal seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembakaran lahan oleh oknum tidak bertanggung jawab masih menjadi ancaman serius, terutama di daerah terpencil yang minim pengawasan.
4. Tumpang Tindih Klaim Lahan: Konflik agraria dan tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat, petani, dan perusahaan masih menjadi masalah pelik. Moratorium tidak secara langsung menyelesaikan akar masalah ini, yang seringkali memicu deforestasi oleh masyarakat yang membutuhkan lahan untuk penghidupan.
5. Data dan Pemetaan: Meskipun ada perbaikan, akurasi data dan pemetaan kawasan hutan masih menjadi isu. Perubahan pada peta indikatif moratorium seringkali menimbulkan kebingungan dan celah bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.
6. Tekanan Ekonomi dan Pembangunan: Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, atau permukiman, terutama di daerah yang bergantung pada sektor berbasis lahan, masih menjadi pendorong deforestasi yang kuat. Moratorium perlu diimbangi dengan solusi ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Menuju Nol Deforestasi: Bukan Sekadar Moratorium

Kebijakan moratorium hutan adalah langkah maju yang penting dan patut diapresiasi dalam upaya Indonesia memerangi deforestasi. Ini adalah perisai yang telah berhasil menahan laju kerusakan di area-area paling vital. Namun, untuk mencapai visi nol deforestasi yang ambisius dan berkelanjutan, moratorium saja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi:

• Penegakan Hukum yang Tegas: Tindakan tegas terhadap pelaku deforestasi ilegal, baik individu maupun korporasi, adalah kunci.
• Penyelesaian Konflik Lahan: Mempercepat penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka dapat mengurangi tekanan terhadap hutan.
• Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Upaya restorasi dan rehabilitasi di area yang terdegradasi perlu digencarkan.
• Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis non-ekstraktif dan memberikan insentif untuk praktik pertanian berkelanjutan.
• Transparansi Data: Memastikan data kehutanan, perizinan, dan peta kawasan hutan dapat diakses publik secara transparan untuk pengawasan bersama.
• Sinergi Lintas Sektor: Koordinasi yang lebih baik antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Moratorium hutan telah membuka jalan dan memberikan momentum berharga. Namun, perjalanan menuju Indonesia yang bebas deforestasi adalah jalan berliku yang membutuhkan komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, inovasi kebijakan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan upaya kolektif dan multi-pihak, perisai ini dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang menyelamatkan warisan hutan kita untuk generasi mendatang.