Akibat Alih Guna Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan

Ketika Sawah Berubah Beton: Menguak Ancaman Alih Guna Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Indonesia, dengan julukan negara agrarisnya, memiliki bentang alam yang kaya dan tanah yang subur, menjadikannya salah satu lumbung pangan dunia. Sektor pertanian adalah tulang punggung kehidupan jutaan petani dan penyedia kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat. Namun, di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebuah ancaman senyap dan sistematis terus menggerogoti pondasi ketahanan pangan kita: alih guna lahan pertanian. Fenomena ini, di mana lahan produktif pertanian diubah fungsinya menjadi non-pertanian, bukan sekadar perubahan fisik, melainkan sebuah krisis multifaset yang mengancam masa depan pangan bangsa.

Apa Itu Alih Guna Lahan dan Mengapa Terjadi?

Alih guna lahan pertanian adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula sebagai lahan pertanian menjadi fungsi lain seperti permukiman, kawasan industri, infrastruktur (jalan tol, bandara), pertambangan, atau area komersial. Proses ini dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk: Kebutuhan akan permukiman dan fasilitas pendukung di perkotaan yang terus berkembang menekan lahan pertanian di pinggir kota.
2. Industrialisasi: Pembangunan kawasan industri memerlukan lahan yang luas, seringkali mengambil alih area persawahan yang datar dan mudah diakses.
3. Pembangunan Infrastruktur: Proyek jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas publik lainnya seringkali melintasi atau membutuhkan lahan pertanian.
4. Spekulasi Lahan: Nilai jual lahan pertanian yang strategis dapat melambung tinggi, mendorong petani atau pemilik lahan untuk menjualnya kepada investor.
5. Kebijakan yang Kurang Konsisten: Perencanaan tata ruang yang tidak kuat atau mudah diintervensi, serta penegakan hukum yang lemah, memperparah laju alih guna lahan.
6. Keterbatasan Modal dan Kesejahteraan Petani: Petani seringkali terpaksa menjual lahannya karena terdesak kebutuhan ekonomi atau kesulitan modal untuk pertanian.

Laju alih guna lahan di Indonesia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan jutaan hektar lahan pertanian produktif, terutama sawah beririgasi teknis, beralih fungsi setiap tahunnya.

Dampak Langsung: Menyusutnya Kapasitas Produksi Pangan

Konsekuensi paling nyata dari alih guna lahan adalah penyempitan areal tanam secara drastis. Ketika lahan-lahan subur yang sebelumnya menghasilkan padi, jagung, atau komoditas pangan lainnya berubah menjadi kompleks perumahan atau pabrik, kapasitas produksi pangan domestik otomatis berkurang.

1. Penurunan Volume Produksi: Lebih sedikit lahan berarti lebih sedikit hasil panen. Ini secara langsung menurunkan total produksi pangan nasional, menciptakan defisit yang harus ditutup melalui impor.
2. Kehilangan Lahan Produktif Unggulan: Seringkali, lahan yang dialihfungsikan adalah lahan irigasi teknis yang sangat produktif dan memiliki indeks pertanaman tinggi (bisa panen 2-3 kali setahun). Kehilangan lahan semacam ini memiliki dampak berlipat ganda dibandingkan lahan kering atau tadah hujan.
3. Fragmentasi Lahan: Sisa-sisa lahan pertanian yang tidak dialihfungsikan menjadi terpecah-pecah dan tidak efisien untuk dikelola, menghambat modernisasi pertanian dan penerapan teknologi.
4. Hilangnya Mata Pencarian Petani: Petani yang lahannya dialihfungsikan kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Mereka seringkali tidak memiliki keterampilan lain dan terpaksa urbanisasi ke kota tanpa jaminan pekerjaan yang layak, memperparah masalah sosial.

Ancaman Tersembunyi: Merongrong Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Alih guna lahan pertanian secara fundamental merongrong keempat pilar utama ketahanan pangan:

1. Ketersediaan Pangan (Availability):

   • Produksi Domestik Menurun: Sebagaimana dijelaskan, lahan yang menyusut langsung mengurangi kemampuan negara untuk memproduksi pangan sendiri.
   • Ketergantungan Impor Meningkat: Untuk menutupi defisit, pemerintah terpaksa mengandalkan impor pangan. Ketergantungan impor membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga pangan global, kebijakan negara pengekspor, dan isu geopolitik.
   • Kerentanan Pasokan: Jika pasokan global terganggu (misalnya karena pandemi, perang, atau bencana alam di negara produsen), ketersediaan pangan di dalam negeri bisa langsung terpukul.

2. Akses Pangan (Access):

   • Harga Pangan Melambung: Ketika pasokan domestik berkurang dan ketergantungan impor meningkat, harga pangan cenderung naik. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga mereka kesulitan mengakses pangan yang cukup dan bergizi.
   • Ketimpangan Akses: Wilayah yang dulunya merupakan sentra produksi pangan bisa menjadi daerah yang bergantung pada pasokan dari luar, meningkatkan biaya logistik dan harga eceran.

3. Pemanfaatan Pangan (Utilization):

   • Meskipun tidak secara langsung memengaruhi aspek pemanfaatan (bagaimana tubuh menyerap nutrisi), terganggunya ketersediaan dan akses pangan dapat membatasi pilihan gizi masyarakat. Masyarakat mungkin terpaksa mengonsumsi makanan yang kurang beragam atau kurang bergizi karena keterbatasan pilihan dan harga.
   • Kualitas pangan impor yang masuk juga perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.

4. Stabilitas Pangan (Stability):

   • Gejolak Harga: Perubahan iklim, bencana alam, atau kebijakan perdagangan internasional dapat menyebabkan gejolak harga pangan yang parah jika pasokan domestik rapuh.
   • Kerentanan Krisis: Negara menjadi lebih rentan terhadap krisis pangan jika tidak memiliki cadangan pangan yang cukup dan produksi domestik yang kuat sebagai penyangga.
   • Ketidakpastian Masa Depan: Laju alih guna lahan yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian jangka panjang mengenai kemampuan negara untuk memberi makan populasinya yang terus bertambah.

Implikasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Lebih Luas

Selain dampak langsung pada ketahanan pangan, alih guna lahan juga membawa implikasi yang mendalam di berbagai sektor:

• Ekonomi: Peningkatan inflasi pangan, beban subsidi yang lebih besar, devisa negara terkuras untuk impor, dan penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pertanian.
• Sosial: Meningkatnya kemiskinan di pedesaan, urbanisasi paksa, konflik agraria, dan potensi ketidakstabilan sosial akibat kelangkaan dan mahalnya pangan. Hilangnya identitas budaya pertanian juga merupakan kerugian tak ternilai.
• Lingkungan: Degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati (baik flora maupun fauna yang hidup di ekosistem pertanian), gangguan siklus air, peningkatan risiko banjir dan kekeringan, serta kontribusi terhadap perubahan iklim melalui hilangnya lahan penyerap karbon.

Jalan Keluar: Urgensi Kebijakan dan Aksi Bersama

Menghentikan atau setidaknya memperlambat laju alih guna lahan pertanian adalah sebuah keharusan demi menjaga ketahanan pangan nasional. Ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak:

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) harus diperkuat dengan sanksi yang jelas dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
2. Rencana Tata Ruang yang Kuat: Perencanaan tata ruang wilayah harus mengutamakan penetapan zona lahan pertanian abadi yang tidak boleh dialihfungsikan, serta konsisten dalam pelaksanaannya.
3. Insentif bagi Petani: Pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi petani untuk tetap mengelola lahannya, seperti subsidi pupuk dan benih, akses mudah ke kredit pertanian, asuransi pertanian, dan jaminan harga jual hasil panen.
4. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Mendorong inovasi dan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas lahan yang ada (intensifikasi), seperti pertanian presisi, hidroponik, atau vertikultur di lahan terbatas.
5. Rehabilitasi Lahan: Upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis atau tidak produktif menjadi lahan pertanian kembali.
6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya lahan pertanian dan dampak negatif alih guna lahan terhadap masa depan pangan.
7. Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan: Menciptakan peluang ekonomi non-pertanian di pedesaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada penjualan lahan.

Kesimpulan

Alih guna lahan pertanian bukan sekadar masalah pembangunan, melainkan sebuah ancaman eksistensial bagi ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa. Ketika sawah-sawah berubah menjadi beton, kita tidak hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk mandiri dalam menyediakan pangan bagi rakyat sendiri. Ancaman ini menuntut perhatian serius, komitmen politik yang kuat, dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan menjaga dan melindungi lahan pertanian kita, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang akan tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan.