BKN Minta UKOM ASN Gratis dan Digelar 12 Kali Setahun

Kolabora.id – Kepala BKN Zudan Arief Fakrulloh meminta semua instansi pembina jabatan fungsional menggelar UKOM ASN gratis sebanyak 12 kali setahun, naik dari 4 kali. Permintaan itu ia sampaikan pada Selasa, 27 Oktober 2026, dan arahan itu menyangkut peluang naik jenjang hampir 4 juta pejabat fungsional.

Arahan ini muncul dalam Rapat Kerja Penyelesaian Permasalahan Jabatan Fungsional, menurut siaran Humas BKN pada hari yang sama. Namun, siaran itu belum menyebut aturan baru maupun tenggat penerapan bagi kementerian dan lembaga.

Isi Permintaan BKN Soal UKOM Gratis

Menurut siaran BKN dan laporan CNBC Indonesia, Zudan menyampaikan tiga arahan kepada instansi pembina jabatan fungsional (JF):

1. Pertama, frekuensi uji kompetensi (UKOM) naik dari 4 menjadi 12 kali setahun.
2. Kedua, instansi menghapus biaya pelaksanaan UKOM, terutama yang memungutnya lewat skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Ketiga, instansi membuat layanan UKOM yang praktis dan tidak membebani ASN.

Soal biaya, Zudan menilai skema PNBP hanya memindahkan beban anggaran. Akibatnya, tagihan berpindah ke instansi penyelenggara, atau bahkan ke peserta bila kantornya tidak menganggarkan.

BKN Sudah Menggelar 12 Kali Setahun

BKN menjadikan dirinya contoh. Sebagai pembina JF di bidang manajemen ASN, BKN menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor 2786/B-BJ.01.01/SD/K/2025 pada 7 Maret 2025. Sejak itu, UKOM JF kepegawaian digelar 12 kali setahun atau sebulan sekali, dari semula 4 kali.

Selain itu, surat yang sama memberi jalan remedial. Peserta yang belum lulus cukup mengulang materi yang nilainya kurang, bukan seluruh ujian. Hasilnya terlihat di laman BKN, yang memuat pengumuman hasil UKOM per periode bulanan, mulai Mei hingga Oktober 2026.

Aspek	JF bidang manajemen ASN (BKN)	Arahan untuk pembina JF lain
Frekuensi	12 kali setahun sejak Maret 2025	Naik dari 4 menjadi 12 kali
Biaya	Tanpa biaya pelaksanaan	Hapus biaya, terutama skema PNBP
Gagal ujian	Remedial pada materi yang kurang	Siaran belum menyebutnya

Dampak ke Jenjang Karier ASN Fungsional

Skalanya besar. Menurut data BKN per 1 Oktober 2026, sebanyak 3.976.567 dari 6.728.736 ASN, atau sekitar 59 persen, menduduki jabatan fungsional di 18 sektor layanan publik.

Bagi mereka, UKOM menjadi gerbang naik jenjang atau pindah jabatan. Dengan empat periode setahun, ASN yang gagal harus menunggu periode berikutnya, kira-kira tiga bulan menurut hitungan sederhana. Sebaliknya, dengan jadwal bulanan, kesempatan ulang datang lebih cepat, sehingga kenaikan jenjang tidak tertahan hanya karena kalender ujian.

Aspek biaya justru paling terasa di dompet. Saat instansi tidak menganggarkan, peserta bisa menanggung biaya UKOM sendiri, seperti kata Zudan. Karena itu, UKOM gratis berarti satu pengeluaran pribadi untuk urusan karier bisa hilang.

Masalah JF yang Belum Beres

Meski begitu, lulus UKOM belum tentu langsung naik jenjang. Dalam rapat yang sama, BKN dan instansi pembina juga membahas formasi yang terbatas pada jenjang tertentu. Selain itu, mereka menyoroti waktu kenaikan jenjang serta pemerataan kebutuhan antarinstansi dan daerah.

Siaran BKN juga mencatat 97 nomenklatur JF belum memiliki Peraturan Presiden soal tunjangan jabatan. Artinya, sebagian pejabat fungsional masih menunggu kepastian penghasilan di luar gaji PNS pokoknya.

Menurut kami, inilah titik rawannya. UKOM bulanan memang membuka pintu lebih sering, tetapi tanpa formasi kosong, ASN yang lulus tetap antre di jenjang lama.

Langkah ASN Fungsional Sekarang

Sampai instansi pembina lain mengumumkan jadwal baru, aturan UKOM masing-masing JF masih berlaku. Oleh karena itu, ASN fungsional bisa menyiapkan beberapa hal berikut:

1. Pertama, kenali instansi pembina JF kamu, misalnya pembina JF kepegawaian adalah BKN.
2. Lalu, tanyakan ke bagian kepegawaian soal jadwal UKOM terdekat dan siapa yang menanggung biayanya.
3. Kemudian, pastikan data kepegawaian di portal ASN Digital BKN sudah mutakhir sebelum mengajukan usul.
4. Terakhir, pantau pengumuman resmi instansi pembina, bukan pesan berantai di grup WhatsApp.

BKN menyatakan akan terus memantau penyelesaian persoalan JF. Jadi, angka yang perlu ASN pantau berikutnya adalah berapa instansi pembina yang benar-benar mengubah jadwal dan biaya UKOM-nya.